Dita Suka Sunset | Cerpen Kadek Windari
“Kita tak punya pilihan.” Suara itu lirih. Ada tarikan napas panjang dan berat, menyeret seluruh sisa harapan yang masih bertahan di dada. Hening lalu jatuh di antara mereka. T...
BUPATI Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna memprioritaskan pembangunan pada lima bidang selama lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Bupati Sutjidra saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026 di Gedung Buleleng Command Center, Selasa (26/3/2025).
Sutjidra menjelaskan lima bidang prioritas pembangunan tersebut untuk menyikapi permasalahan yang masih ada. Lima bidang tersebut yakni bidang sandang, pangan dan papan; bidang kesehatan dan pendidikan; bidang tenaga kerja, sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial; bidang adat, agama, seni, tradisi dan budaya.
“Termasuk bidang infrastruktur, UMKM dan pariwisata. Kita akan berupaya mengakselerasi seluruh pembangunan di lima bidang prioritas tersebut,” jelasnya.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini juga mengatakan program dan kebijakan prioritas dimaksud menjadi bagian penting dalam mewujudkan langkah nyata dan realistis membangun Kabupaten Buleleng yang lebih maju, adil dan sejahtera. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan kepada Percepatan Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, penunjang perekonomian, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pengembangan UMKM. Sehingga diharapkan dapat membuka peluang kerja, mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan dan semakin mengecilnya ketimpangan pendapatan masyarakat.
“Kami berharap kepada seluruh Perangkat Daerah, pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengarahkan rencana kerjanya selaras dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026. Semoga kebijakan ini menjadi langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Buleleng menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Sutjidra.
Sutjidra menambahkan dalam melaksanakan penyusunan berbagai rencana kegiatan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Juga tepat dan proporsional dapat ditetapkan berbagai kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
“Untuk kegiatan yang dibiayai dari kedua sumber pendanaan yakni APBD Provinsi dan APBN dapat dirumuskan untuk diusulkan pada Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi,” imbuh dia. [T][Ado/Adv]
Reporter/Penulis: Ado
Editor: Budarsana
“Kita tak punya pilihan.” Suara itu lirih. Ada tarikan napas panjang dan berat, menyeret seluruh sisa harapan yang masih bertahan di dada. Hening lalu jatuh di antara mereka. T...
AYAH TIDAK DIA SAYANGI meski dia sangat ayah sayangiselalu ayah bawakan santapandi jam-jam laparnyaselalu ayah timbakan airdi jam-jam tidak nyamannyaselalu ayah temanidi jam-ja...
HARI Sabtu, 25 Oktober 2025, umat Hindu di Bali memperingati Tumpek Wariga atau Tumpek Uduh, Tumpek Bubuh. Hari ini merupakan hari suci yang dimaknai sebagai hari memuliakan segal...
PAGI di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Buleleng, selalu datang dengan caranya yang pelan. Udara sejuk menelusup ke sela-sela tembok, sementara langkah mahasiswa KKN dari IAHN...
DI ruang Galeri Paduraksa Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Singaraja, Ni Kadek Ayu Sindia mencantelkan satu lukisan terbarunya di dinding....
DALAM peta seni rupa kontemporer, Citra Sasmita hadir sebagai sosok yang menyalakan kembali percakapan tentang tubuh, tradisi, dan kuasa dari perspektif perempuan. Dia adalah suar...
BELAKANGAN ini, publik dikejutkan dengan berbagai peristiwa yang menggambarkan kemerosotan kualitas mental dan moral generasi muda di sekolah dasar hingga menengah atas. Fenomena...
Pendahuluan Pada tahun 1908, Leo Tolstoy menulis A Letter to a Hindu, surat terbuka kepada seorang revolusioner muda India, Taraknath Das. Surat ini kemudian sampai ke tangan M...
AKADEMISI yang juga dikenal sebagai ahli hukum adat, Prof. Dr. Wayan P. Windia, melihat ada sejumlah masalah dalam program-program Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali sel...
PERNYATAAN Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Suparta, sebagaimana dikutip DetikBali edisi 23 Oktober 2025, yang menyebut bahwa “tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) merup...