BUPATI Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna memprioritaskan pembangunan pada lima bidang selama lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Bupati Sutjidra saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026 di Gedung Buleleng Command Center, Selasa (26/3/2025).
Sutjidra menjelaskan lima bidang prioritas pembangunan tersebut untuk menyikapi permasalahan yang masih ada. Lima bidang tersebut yakni bidang sandang, pangan dan papan; bidang kesehatan dan pendidikan; bidang tenaga kerja, sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial; bidang adat, agama, seni, tradisi dan budaya.
“Termasuk bidang infrastruktur, UMKM dan pariwisata. Kita akan berupaya mengakselerasi seluruh pembangunan di lima bidang prioritas tersebut,” jelasnya.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini juga mengatakan program dan kebijakan prioritas dimaksud menjadi bagian penting dalam mewujudkan langkah nyata dan realistis membangun Kabupaten Buleleng yang lebih maju, adil dan sejahtera. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan kepada Percepatan Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, penunjang perekonomian, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pengembangan UMKM. Sehingga diharapkan dapat membuka peluang kerja, mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan dan semakin mengecilnya ketimpangan pendapatan masyarakat.
“Kami berharap kepada seluruh Perangkat Daerah, pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengarahkan rencana kerjanya selaras dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026. Semoga kebijakan ini menjadi langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Buleleng menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Sutjidra.
Sutjidra menambahkan dalam melaksanakan penyusunan berbagai rencana kegiatan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Juga tepat dan proporsional dapat ditetapkan berbagai kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
“Untuk kegiatan yang dibiayai dari kedua sumber pendanaan yakni APBD Provinsi dan APBN dapat dirumuskan untuk diusulkan pada Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi,” imbuh dia. [T][Ado/Adv]
Senin, 20 Oktober 2005, saya melakukan perjalanan dari Singaraja, Bali, menuju Semarang, Jawa Tengah. Setelah menimang-nimang perjalanan ke Bandara Ngurah Rai dari Desa Les, tempa...
WAJAH Pariwisata Budaya Bali kini menghadapi dilema besar: apakah budaya untuk pariwisata, atau pariwisata untuk budaya? Di tengah gempuran ekonomi wisata, banyak aspek budaya jus...
UANG kepeng datang dari jauh. Di geladak kapal-kapal perdagangan lampau, kepeng jadi sebuah angka. Alat tukar milik saudagar di nusantara. Fungsinya tunggal: transaksi. Kepeng ber...
“Idupé ngangsan ngewehan, swadharma ngangsan ngeliunan, nanging de kanti ngaénang cening ulah pati.” – Pitutur Bape
LIRIK lagu Noes Bluez ini seperti tamparan halus. Jujur tapi...
KULIAH yang nyaman adalah kuliah tanpa gangguan. Kuliah dalam ruang AC dan kedap suara menjadikan mahasiswa lebih betah. Banyak kampus yang belum memiliki ruangan seperti itu, seh...
PARIWISATA budaya Bali sudah melenceng dari prinsip awal untuk menyeimbangkan budaya, sosial, dan lingkungan.
Hal itu disampaikan Ida Pandita Mpu Brahmananda (Prof. I Gede Pita...
PERKEMBANGAN teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak hanya membawa risiko disrupsi bagi industri media, namun juga membuka peluang bisnis dan inovasi baru. Media digital dituntut u...
DALAM dunia yang selalu berubah dan penuh dengan tuntutan, mudah sekali bagi kita untuk tersesat dalam identitas semu. Kita mengira bahwa kita hanyalah peran yang kita mainkan, se...
JANGAN remehkan seorang perempuan muda yang setia tinggal di desa, sejak lahir hingga jadi mahasiswa. Ia bisa menciptakan sesuatu yang barangkali tak pernah dipikirkan oleh orang-...
ASOSIASI Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah. Revisi ini dilak...