Agama, Identitas dan Konflik
Konflik berbasis identitas agama di dunia menjadi sorotan para pemikir. Tak terkecuali Amartya Sen, seorang ekonom, filsuf peraih hadiah nobel ekonomi. Sen mengkritik peneliti yan...
ISTILAH “the man behind the gun”—yang menekankan bahwa kualitas manusia lebih menentukan daripada ketangguhan sistem—menjadi semakin relevan setelah UU KUHAP yang baru disahkan di Indonesia. Pembaruan hukum acara pidana ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak tersangka, memperjelas prosedur, dan menghadirkan keadilan yang lebih modern. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama sejak zaman kolonial hingga hari ini:
Apakah sistem hukum yang baik dapat berjalan tanpa manusia hukum yang baik?
Inilah inti dari refleksi kita.
Indonesia memperbarui KUHAP dengan sejumlah perubahan signifikan, mulai dari:
Secara teori, ini adalah kemajuan besar. Tetapi sejarah Indonesia mengajarkan bahwa sistem yang baik tidak otomatis menghasilkan keadilan. Kita pernah memiliki KUHAP 1981 yang dianggap progresif pada masanya, tetapi praktik penyiksaan, kriminalisasi, dan ketidakadilan tetap terjadi. Mengapa?
Karena masalahnya bukan hanya di sistem—tetapi di “man behind the system.”
Filsuf hukum Belanda Paul Scholten memberi kalimat yang legendaris:
“Berikan aku polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, dan saya akan memberikan kepadamu putusan hukum yang baik.”
Ia menyadarkan kita bahwa:
Scholten tidak pernah anti terhadap UU—ia hanya menegaskan hierarki moral: hukum tidak bekerja sendiri; ia bekerja melalui manusia. Dan jika manusia yang menjalankannya tidak berintegritas, hukum berubah menjadi alat penindasan, bukan perlindungan.
Kalimat Scholten sangat selaras dengan spirit “the man behind the gun”:
secanggih apapun sebuah senjata, tetapi jika dipegang oleh tangan yang berhati culas, ia justeru akan melukai orang tak bersalah, bahkan bisa menghancurkan sebuah peradaban.
KUHAP baru memberi perangkat modern kepada aparat penegak hukum. Namun modernisasi hukum ibarat memberikan senjata yang lebih canggih:
Tetapi sistem ini hanya akan melahirkan keadilan jika orang yang memegang kewenangan menggunakan senjata itu dengan kesadaran tinggi.
Jika penyidik berintegritas rendah, kewenangan baru = alat intimidasi.
Jika jaksa tidak independen, mekanisme baru = alat tekanan politik.
Jika hakim tidak bebas dari intervensi, prosedur baru = formalitas kosong.
Dan jika pengacara tidak bermoral, pembelaan bisa dibeli seperti barang dagangan.
Karena itulah “the man behind the gun” harus menjadi refleksi kolektif seluruh sistem hukum Indonesia.
Pelajaran untuk Bali: Adat Kuat, Hukum Negara pun Harus Kuat Secara Moral
Bali memiliki dinamika unik: dua sistem berjalan berdampingan—hukum adat dan hukum negara. KUHAP baru akan menyentuh banyak kasus yang melibatkan:
Desa adat sering harus bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Namun, jika aparat negara tidak sejalan moralnya dengan aparatur adat yang menjaga harmoni Bali, maka keindahan hukum adat dapat “tertusuk” oleh rendahnya kesadaran aparat negara.
Bali yang kaya nilai spiritual seharusnya menjadi teladan nasional:
bahwa penegakan hukum adalah bagian dari menjaga taksu dan kesucian tanah pulau ini.
KUHAP baru akan menjadi berkah bagi Bali jika:
Jika tidak, KUHAP baru hanya akan menjadi kertas di atas tanah suci.
Sejarah Indonesia penuh dengan contoh saat kewenangan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi untuk kekuasaan. Kasus kriminalisasi aktivis, manipulasi proses hukum menjelang pemilu, atau perlindungan kepada pejabat tertentu membuktikan bahwa tanpa moral, sistem selalu bisa ditaklukkan oleh kepentingan.
Maka pembaruan KUHAP seharusnya tidak hanya dilihat sebagai:
Yang paling penting adalah pembentukan karakter penegak hukum.
Negara bisa membeli teknologi terbaru, membangun gedung megah, memperbarui undang-undang—tetapi ia tidak bisa membeli integritas.
Dalam kerangka David Hawkins, kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada level kesadaran manusia hukum:
KUHAP baru dapat menegakkan keadilan hanya jika kesadaran manusianya juga diperbarui.
Pesan untuk Pemimpin dan Rakyat: Inilah Momentum Mengubah Karakter Bangsa
Para pemimpin tidak boleh hanya merayakan disahkannya KUHAP baru sebagai keberhasilan legislasi. Mereka harus memastikan:
Rakyat pun harus naik kesadarannya.
Tidak ada sistem hukum yang kuat jika masyarakat masih:
Bangsa yang baik melahirkan hukum yang baik.
Bangsa yang rendah kesadarannya melahirkan hukum yang rendah.
Indonesia telah memperbarui senjatanya—KUHAP baru adalah senjata yang lebih tajam, lebih modern, dan lebih rapi. Tetapi senjata tetaplah senjata.
Pertanyaannya: siapa yang memegangnya?
Jika polisi, jaksa, hakim, dan advokat menjadi manusia berintegritas seperti yang diminta Paul Scholten, maka KUHAP baru akan menjadi sarana keadilan. Jika tidak, ia hanya menjadi alat represi yang lebih canggih.
Akhirnya, “the man behind the gun” menegaskan satu kebenaran abadi:
Hukum tidak akan pernah melampaui kualitas moral bangsa yang menjaganya. [T]
Penulis: Agung Sudarsa
Editor: Adnyana Ole
Konflik berbasis identitas agama di dunia menjadi sorotan para pemikir. Tak terkecuali Amartya Sen, seorang ekonom, filsuf peraih hadiah nobel ekonomi. Sen mengkritik peneliti yan...
Di Bali terdapat sejumlah desa yang menjadi sentral legong klasik. Di Gianyar terdapat dua desa, yakni Peliatan dan Saba. Di Badung ada Kuta, dan di Denpasar sentra legong klasik...
“Banyak diantara teman-teman bilang, ayo olah tubuh dan hanya sebatas bergerak sambil menghitung satu dua satu dua!” Itu dikatakan Wayan Sumahardika, seorang pegiat teat...
Coba Anda bayangkan! Anda membaca buku di tengah kerumunan massa, misalnya di sebuah pelabuhan yang padat. Tak ada sisa tempat duduk. Kursi-kursi ruang tunggu penuh. Senderan pant...
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah dimulai. Sistem zonasi masih melahirkan kekacauan, meski sudah dilaksanakan beberapa kali. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Meneng...
Koleksi repro pelukis Bali Utara yang terdisplay kini di Museum Buleleng nampaknya telah di kurasi, karena pada tahun 2014 sewaktu saya mengunjungi museum tersebut koleksi fot...
Sebagai orang yang lahir dan besar di Singaraja, saya senang karena pada Rabu, 26 Juni 2019, saya bisa menyaksikan langsung tradisi yang masih dijaga keoriginalannya. Perang Panda...
Pada saat liburan ini secara tidak sengaja saya membuka laman instagram kementrian pendidikan dan kebudayaan melalui alamat @kemdikbud.ri. Postinganya sederhana yaitu mengenai kat...
Saya sadar sekarang, kenapa pariwisata (masih) begitu mempesona bagi sebagian kalangan masyarakat. Salah satunya mungkin karena begitu sumringahnya masyarakat di wilayah yang sebe...
Omah Apik, Pejeng, 6 – 7 Juli 2019 A manifestation of our humanity, art talents and expressions in respect of our mother nature (Sebuah manifestasi atas empati rasa kemanusia...