“The Man Behind the Gun” dalam KUHAP Baru

ISTILAH “the man behind the gun”—yang menekankan bahwa kualitas manusia lebih menentukan daripada ketangguhan sistem—menjadi semakin relevan setelah UU KUHAP yang baru disahkan di Indonesia. Pembaruan hukum acara pidana ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak tersangka, memperjelas prosedur, dan menghadirkan keadilan yang lebih modern. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama sejak zaman kolonial hingga hari ini:

Apakah sistem hukum yang baik dapat berjalan tanpa manusia hukum yang baik?

Inilah inti dari refleksi kita.

KUHAP Baru: Sistem Diperbarui, Tetapi Manusianya?

Indonesia memperbarui KUHAP dengan sejumlah perubahan signifikan, mulai dari:

• penegasan hak tersangka,
• keharusan pendampingan hukum sejak awal,
• ketentuan penyadapan lebih ketat,
• perluasan mekanisme pra peradilan,
• dan pembaruan pada penahanan, penyidikan, hingga penuntutan.

Secara teori, ini adalah kemajuan besar. Tetapi sejarah Indonesia mengajarkan bahwa sistem yang baik tidak otomatis menghasilkan keadilan. Kita pernah memiliki KUHAP 1981 yang dianggap progresif pada masanya, tetapi praktik penyiksaan, kriminalisasi, dan ketidakadilan tetap terjadi. Mengapa?

Karena masalahnya bukan hanya di sistem—tetapi di “man behind the system.”

Paul Scholten: “Berikan Aku Polisi Baik, Jaksa Baik, Hakim Baik…”

Filsuf hukum Belanda Paul Scholten memberi kalimat yang legendaris:

“Berikan aku polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, dan saya akan memberikan kepadamu putusan hukum yang baik.”

Ia menyadarkan kita bahwa:

• teks hukum hanyalah kerangka;
• manusia yang menjalankannya adalah jiwa dan napasnya.

Scholten tidak pernah anti terhadap UU—ia hanya menegaskan hierarki moral: hukum tidak bekerja sendiri; ia bekerja melalui manusia. Dan jika manusia yang menjalankannya tidak berintegritas, hukum berubah menjadi alat penindasan, bukan perlindungan.

Kalimat Scholten sangat selaras dengan spirit “the man behind the gun”:
secanggih apapun sebuah senjata, tetapi jika dipegang oleh tangan yang berhati culas, ia justeru akan melukai orang tak bersalah, bahkan bisa menghancurkan sebuah peradaban.

“The Man Behind the Gun” dalam Penegakan KUHAP Baru

KUHAP baru memberi perangkat modern kepada aparat penegak hukum. Namun modernisasi hukum ibarat memberikan senjata yang lebih canggih:

• penyidik memiliki kewenangan lebih terstruktur,
• jaksa lebih kuat dalam kontrol proses,
• hakim memperoleh pijakan lebih kokoh,
• pengacara dapat menjalankan peran advokasinya lebih efektif.

Tetapi sistem ini hanya akan melahirkan keadilan jika orang yang memegang kewenangan menggunakan senjata itu dengan kesadaran tinggi.

Jika penyidik berintegritas rendah, kewenangan baru = alat intimidasi.

Jika jaksa tidak independen, mekanisme baru = alat tekanan politik.

Jika hakim tidak bebas dari intervensi, prosedur baru = formalitas kosong.

Dan jika pengacara tidak bermoral, pembelaan bisa dibeli seperti barang dagangan.

Karena itulah “the man behind the gun” harus menjadi refleksi kolektif seluruh sistem hukum Indonesia.

Pelajaran untuk Bali: Adat Kuat, Hukum Negara pun Harus Kuat Secara Moral

Bali memiliki dinamika unik: dua sistem berjalan berdampingan—hukum adat dan hukum negara. KUHAP baru akan menyentuh banyak kasus yang melibatkan:

• sengketa tanah,
• pelanggaran pidana wisatawan,
• kejahatan lingkungan,
• persoalan pariwisata,
• dan konflik sosial.

Desa adat sering harus bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Namun, jika aparat negara tidak sejalan moralnya dengan aparatur adat yang menjaga harmoni Bali, maka keindahan hukum adat dapat “tertusuk” oleh rendahnya kesadaran aparat negara.

Bali yang kaya nilai spiritual seharusnya menjadi teladan nasional:
bahwa penegakan hukum adalah bagian dari menjaga taksu dan kesucian tanah pulau ini.

KUHAP baru akan menjadi berkah bagi Bali jika:

• polisi bertindak dengan satya (kebenaran),
• jaksa dengan dharma (keadilan),
• hakim dengan wisdom (kebijaksanaan),
• dan masyarakat dengan yadnya (pengorbanan dan disiplin).

Jika tidak, KUHAP baru hanya akan menjadi kertas di atas tanah suci.

Pelajaran untuk Indonesia: Moral Lebih Tinggi dari Mekanisme

Sejarah Indonesia penuh dengan contoh saat kewenangan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi untuk kekuasaan. Kasus kriminalisasi aktivis, manipulasi proses hukum menjelang pemilu, atau perlindungan kepada pejabat tertentu membuktikan bahwa tanpa moral, sistem selalu bisa ditaklukkan oleh kepentingan.

Maka pembaruan KUHAP seharusnya tidak hanya dilihat sebagai:

• peningkatan prosedural,
• modernisasi hukum acara,
• atau penyelarasan dengan standar internasional.

Yang paling penting adalah pembentukan karakter penegak hukum.

Negara bisa membeli teknologi terbaru, membangun gedung megah, memperbarui undang-undang—tetapi ia tidak bisa membeli integritas.

Peta Kesadaran Hawkins: Keadilan Hanya Mungkin Jika Kesadaran Naik

Dalam kerangka David Hawkins, kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada level kesadaran manusia hukum:

• Kesadaran fear melahirkan penyalahgunaan wewenang.
• Kesadaran pride melahirkan korupsi dan arogansi.
• Kesadaran anger melahirkan kriminalisasi.
• Tetapi kesadaran courage melahirkan keberanian menolak perintah yang salah.
• Kesadaran love melahirkan pelayanan publik yang tulus.
• Kesadaran reason melahirkan hukum yang rasional dan beradab.
• Kesadaran peace melahirkan hakim yang bijak.

KUHAP baru dapat menegakkan keadilan hanya jika kesadaran manusianya juga diperbarui.

Pesan untuk Pemimpin dan Rakyat: Inilah Momentum Mengubah Karakter Bangsa

Para pemimpin tidak boleh hanya merayakan disahkannya KUHAP baru sebagai keberhasilan legislasi. Mereka harus memastikan:

• rekrutmen aparat hukum lebih selektif,
• pelatihan moral lebih kuat,
• pengawasan independen lebih efektif,
• dan budaya hukum yang bersih ditegakkan.

Rakyat pun harus naik kesadarannya.
Tidak ada sistem hukum yang kuat jika masyarakat masih:

• mencoba menyuap,
• membela kesalahan kelompoknya,
• mengabaikan etika,
• membenarkan ketidakjujuran demi keuntungan kecil.

Bangsa yang baik melahirkan hukum yang baik.
Bangsa yang rendah kesadarannya melahirkan hukum yang rendah.

KUHAP Baru hanya Berguna Jika “Man Behind the Gun” Bangkit

Indonesia telah memperbarui senjatanya—KUHAP baru adalah senjata yang lebih tajam, lebih modern, dan lebih rapi. Tetapi senjata tetaplah senjata.

Pertanyaannya: siapa yang memegangnya?

Jika polisi, jaksa, hakim, dan advokat menjadi manusia berintegritas seperti yang diminta Paul Scholten, maka KUHAP baru akan menjadi sarana keadilan. Jika tidak, ia hanya menjadi alat represi yang lebih canggih.

Akhirnya, “the man behind the gun” menegaskan satu kebenaran abadi:

Hukum tidak akan pernah melampaui kualitas moral bangsa yang menjaganya. [T]

Penulis: Agung Sudarsa
Editor: Adnyana Ole