BULELENG | TATKALA.CO -- Pemerintah KabupateN Buleleng Bali akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di areal Pasar Banyuasri. Namun, hal ini tidak akan mengalihkan fungsi dari pasar tersebut.
“Kita manfaatkan di lantai tiga sebagai MPP. Jadi tidak ada alih fungsi,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyelenggaraan MPP di Ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, Rabu, 28 Desember 2022.
Lihadnyana menjelaskan sama sekali tidak ada alih fungsi dari Pasar Banyuasri. PAsarnya tetap berjalan di bawah. Justru akan membawa dampak bagi Pasar Banyuasri sendiri.
Keberadaan MPP akan diintegrasikan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Para UMKM ini akan dipadukan bersama dan berdekatan dengan MPP.
Sembari mencari pelayanan, masyarakat bisa menikmati produk UMKM seperti kuliner. Rencana awal sewa akan digratiskan terlebih dahulu.
“Setelah UMKM ini mulai bangkit, baru kita ajak duduk bersama dan berdiskusi. Inilah model ekonomi kerakyatan,” jelas Lihadnyana.
Dengan adanya MPP di lantai tiga, Pasar Banyuasri bisa semakin ramai. Ini dikarenakan keterpaduan antara MPP dan UMKM. MPP memiliki karakter yang berbeda dengan mal-mal lainnya.
Ada masyarakat yang berkepentingan untuk mengurus surat menyurat dan administrasi. “Sehingga masyarakat akan datang dan Pasar Banyuasri menjadi ramai,” ucap Lihadnyana.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Buleleng I Made Kuta menyebutkan dengan adanya MPP, semua proses pelayanan itu mejadi satu pintu di sana. Pelayanan sesuai dengan perizinan itu ada 214 jenis perizinan jika ditambah lagi dengan instansi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Pengadilan, Samsat, BPJS dan juga BPN.
“Kami juga menyiapkan arsitek. Nanti kalau masyarakat ingin mendesain rumahnya atau usahanya langsung ada di lokasi itu, dia tidak lagi mencari desainer di luar. Kita sudah siapkan semua itu,” sebut dia.
Begitu pula dengan pengusaha yang memerlukan akte pendirian. Tidak perlu lagi keluar mencari akte notaris karena di MPP juga disiapkan notaris. Ini dilakukan agar semuanya menjadi lebih mudah dan waktunya lebih pendek.
Semua itu sudah terprogram pada tahun 2023 mendatang. “Semoga semua bisa berjalan dengan baik. MPP ini akan menjadi aset Kabupaten Buleleng menuju digitalisasi dalam rangka peningkatan investasi,” kata Kuta.[T][Ado/*]
MERAYAKAN Hari Kemerdekaan memang bukan sebuah keharaman. Wajar saja rakyat Indonesia merayakannya. Betapa tidak, karena kemerdekaan ini diraih dengan iuran darah para pejuang terd...
Semalam di tengah gempita dentuman suara sound sistem, saya mengkhayal dibayar 150 juta untuk mengajar 34 jam per minggu, wah pasti kaki saya tidak akan pernah pegal saat berdiri d...
KETIKA mengantar seorang teman untuk membeli sepatu sebagai keperluan bekerja di sebuah instansi pemerintah, kami sempat terlibat obrolan singkat yang pada intinya alas kaki tidak...
MENJELANG Hari Galungan biasanya banyak warga adat menggelar karya gede di Pura. Karya Gede di sebuah Pura merupakan hari yang ditunggu-tunggu warga. Di situ banyak orang akan mema...
ADA semacam mitos yang tampaknya bisa menghantui keluarga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Buleleng dalam Pilkada, Februari 2017. Yakni, kenyataan bahwa sejak era refor...
AKU adalah ruh sebuah negeri. Negeri nun jauh di sana. Tubuhku bersandar pada pegunungan yang berbaris rapi. Di hadapan mataku terhampar laut utara yang begitu tenang. Mungkin kare...
HALO, kawan sebangsa dan setanah air, sudah makan apa hari ini? Tahu? Tempe? Semoga Tuhan selalu memudahkan rejeki kita, agar tahu dan tempe selalu dapat terbeli.
Tahu dan tempe m...
KISAH percintaan memang tak pernah habis jika dibicarakan. Virus-virus cinta dapat tumbuh di mana saja dan kapan saja. Tak seorangpun bisa menduga hal tersebut. Salah satu ajang ya...
I dan Ni oleh banyak orang dianggap title “wong jaba” padahal ini adalah honorific yang generic. I dan Ni adalah honorific. I semacam Mr dan Ni semacam Ms.
I dan Ni bukan hanya di...
