BULELENG | TATKALA.CO -- Pemerintah KabupateN Buleleng Bali akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di areal Pasar Banyuasri. Namun, hal ini tidak akan mengalihkan fungsi dari pasar tersebut.
“Kita manfaatkan di lantai tiga sebagai MPP. Jadi tidak ada alih fungsi,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyelenggaraan MPP di Ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, Rabu, 28 Desember 2022.
Lihadnyana menjelaskan sama sekali tidak ada alih fungsi dari Pasar Banyuasri. PAsarnya tetap berjalan di bawah. Justru akan membawa dampak bagi Pasar Banyuasri sendiri.
Keberadaan MPP akan diintegrasikan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Para UMKM ini akan dipadukan bersama dan berdekatan dengan MPP.
Sembari mencari pelayanan, masyarakat bisa menikmati produk UMKM seperti kuliner. Rencana awal sewa akan digratiskan terlebih dahulu.
“Setelah UMKM ini mulai bangkit, baru kita ajak duduk bersama dan berdiskusi. Inilah model ekonomi kerakyatan,” jelas Lihadnyana.
Dengan adanya MPP di lantai tiga, Pasar Banyuasri bisa semakin ramai. Ini dikarenakan keterpaduan antara MPP dan UMKM. MPP memiliki karakter yang berbeda dengan mal-mal lainnya.
Ada masyarakat yang berkepentingan untuk mengurus surat menyurat dan administrasi. “Sehingga masyarakat akan datang dan Pasar Banyuasri menjadi ramai,” ucap Lihadnyana.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Buleleng I Made Kuta menyebutkan dengan adanya MPP, semua proses pelayanan itu mejadi satu pintu di sana. Pelayanan sesuai dengan perizinan itu ada 214 jenis perizinan jika ditambah lagi dengan instansi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Pengadilan, Samsat, BPJS dan juga BPN.
“Kami juga menyiapkan arsitek. Nanti kalau masyarakat ingin mendesain rumahnya atau usahanya langsung ada di lokasi itu, dia tidak lagi mencari desainer di luar. Kita sudah siapkan semua itu,” sebut dia.
Begitu pula dengan pengusaha yang memerlukan akte pendirian. Tidak perlu lagi keluar mencari akte notaris karena di MPP juga disiapkan notaris. Ini dilakukan agar semuanya menjadi lebih mudah dan waktunya lebih pendek.
Semua itu sudah terprogram pada tahun 2023 mendatang. “Semoga semua bisa berjalan dengan baik. MPP ini akan menjadi aset Kabupaten Buleleng menuju digitalisasi dalam rangka peningkatan investasi,” kata Kuta.[T][Ado/*]
MAHASISWA baru, di mana pun, mau tak mau, akan mengawali “kuliah” dengan melakukan adaptasi dan pengenalan lingkungan kampus. “Kuliah” awal itu di Indonesia biasa disebut Ospek (Or...
TANGGAL tujuh belas Agustus adalah peringatan, perayaan, dan perenungan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semua orang tahu itu. Pada tanggal 17 Agustus pada setiap tahunnya, sej...
KALAU seseorang dinilai bicara panjang lebar tetapi tak ada isinya, lazimnya orang itu disebut mengumbar omong kosong. Orang macam begini dianggap lebih buruk tinimbang seorang pen...
KAMPUS adalah tempat kaderisasi bagi para pemimpin bangsa dan negara. Di suatu negara kita mengenal adanya pemerintahan, pada umumnya pemerintahan diselenggarakan dan dijalankan ol...
“DENGAN melewati tahapan hidup dari Sudra menuju Wesya, dari Wesya menuju Satria, dari Satria menuju Brahmana, seseorang mencapai Moksha,” guru saya pernah berucap demikian suatu h...
UNTUK yang ketiga kalinya, saya menginjakkan kaki di Desa Mausamang Kiralela di Kecamatan Alor Timur, NTT. Bersahabat lebih dekat dengan desa ini membuat saya kecanduan untuk pergi...
ADA banyak cara merayakan Kemerdekaan. Seperti warga sekitar sungai Tukad Unda, Klungkung. Di situ, suasana 17 Agustus 2016 berbeda dari sebelumnya. Dari jembatan Tukad Unda terben...
Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
…….
TIAP kali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau mencermati teksnya, saya selalu te...
MUNGKIN banyak yang belum tahu bahwa salah satu putra Buleleng ikut berperan dalam terbentuknya Republik Indonesia. Namanya, Mr. I Gusti Ketut Pudja. Dia menjadi satu-satunya waki...
