DI Bali, terutama wilayah selatan, papan bertuliskan ‘Hati-Hati Ada Proyek’ bukan lagi sekadar penanda pembangunan. Ia telah menjadi semacam slogan zaman. Hampir di setiap sudut jalan, bunyi bor, dentuman palu, serta debu proyek menjadi musik latar kehidupan sehari-hari. Sawah yang dulu hijau kini dipagari seng. Bukit yang dulu terbuka kini berdiri vila-vila eksklusif. Jalan-jalan kecil yang dulu lengang kini dipadati truk pengangkut material bangunan. Bali seolah tidak pernah tidur dari pembangunan.
Pembangunan tentu bukan sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah. Tidak ada masyarakat yang bisa hidup tanpa perubahan. Jalan baik dibutuhkan, fasilitas publik perlu dibangun, lapangan pekerjaan harus dibuka. Namun persoalannya adalah, pembangunan seperti apa yang sedang berlangsung hari ini? Untuk siapa pembangunan itu dilakukan? Dan siapa yang harus membayar harga paling mahal dari geliat pembangunan tersebut?
Di Bali Selatan, pembangunan tampak tumbuh dengan logika yang nyaris tunggal: investasi dan pariwisata. Tanah menjadi komoditas paling menguntungkan. Sawah tidak lagi dipandang sebagai sumber pangan dan kebudayaan, melainkan ‘aset’ yang dianggap lebih bernilai jika dijadikan hotel, mall, beach club, vila, atau kawasan komersial lain. Akibatnya, ruang hijau menyusut perlahan tapi pasti. Dalam hitungan tahun, lanskap Bali berubah drastis.
Yang paling menyedihkan, perubahan itu sering kali tidak memberi manfaat merata bagi masyarakat lokal. Banyak warga menjual tanah warisan karena terdesak kebutuhan ekonomi atau tergoda harga tinggi. Setelah tanah berpindah tangan, mereka kehilangan ruang hidup sekaligus kehilangan masa depan. Uang hasil penjualan tanah mungkin habis dalam beberapa tahun, tetapi tanah yang dijual tidak akan pernah kembali. Sementara di atas tanah itu berdiri bangunan-bangunan mewah yang terkadang sulit dijangkau warga setempat.
Ironisnya, pembangunan yang begitu masif juga tidak diimbangi kesiapan infrastruktur dan tata ruang yang matang. Kemacetan makin parah, krisis air, volume sampah meningkat, dan kawasan resapan air terus berkurang. Bali tampak tumbuh secara fisik, tetapi mengalami tekanan ekologis yang serius. Kita sedang menyaksikan paradoks: daerah yang disebut berkembang justru kehilangan keseimbangan.
Lebih jauh lagi, pembangunan tidak merata melahirkan jurang sosial yang makin terlihat. Ada kawasan dipenuhi kemewahan dan gemerlap wisata, sementara di sisi lain masih banyak masyarakat kesulitan memperoleh akses pekerjaan layak, pendidikan, dan hunian yang manusiawi. Bali seperti dibelah menjadi dua dunia: dunia industri pariwisata yang terus mengeruk keuntungan dan dunia masyarakat lokal yang perlahan tersingkir dari tanahnya sendiri.
Fenomena ini sebenarnya bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga identitas dan arah masa depan Bali. Pulau ini selama puluhan tahun dikenal dunia bukan karena gedung-gedung tinggi atau proyek tak berujung, melainkan karena harmoni alam, budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Jika seluruh ruang hijau berubah menjadi beton, lalu apa yang tersisa dari Bali selain nama?
Kita perlu jujur mengakui bahwa pembangunan hari ini terlalu terpusat di Bali Selatan. Daerah lain belum memperoleh perhatian dan pemerataan yang sama. Akibatnya, arus investasi, penduduk, dan aktivitas ekonomi menumpuk di satu kawasan hingga menciptakan tekanan berlebihan. Ketimpangan pembangunan inilah seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, kritik terhadap pembangunan bukan berarti anti kemajuan. Justru sebaliknya, kritik lahir karena ada keinginan agar pembangunan berjalan lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Bali membutuhkan pembangunan yang menghormati lingkungan, melindungi masyarakat lokal, dan menjaga keseimbangan budaya. Bukan pembangunan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek sambil mengorbankan masa depan.
Barangkali kita memang tidak bisa menghentikan proyek-proyek itu sepenuhnya. Namun pertanyaan akan selalu muncul. Sampai kapan Bali terus dibangun tanpa arah yang jelas? Sampai kapan ruang hijau dikorbankan demi investasi? Dan sampai kapan masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri?
Kini papan bertuliskan ‘Hati-Hati Ada Proyek’ terasa memiliki makna lebih dalam. Ia bukan lagi sekadar peringatan bagi pengendara di jalan, tetapi juga peringatan bagi seluruh Bali: ‘hati-hati’, sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya tanah, melainkan masa depan sebuah pulau. [T]
Penulis: Dede Putra Wiguna
Editor: Adnyana Ole
