Menggugat Empati Elite kepada Rakyat
RAKYAT Indonesia pasti masih ingat betul siapa menteri yang memanggul sekarung beras saat meninjau banjir di Sumatra Barat pada tanggal 30 November 2025. Rakyat Indonesia juga tak...
PERTEMUAN antara malam Takbiran (Idul Fitri) dan hari raya Nyepi di Bali bukan sekadar fenomena kalender yang langka. Peristiwa ini adalah ujian sekaligus etalase bagi model toleransi beragama di Indonesia. Ketika umat Muslim bersiap merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa, di saat yang sama umat Hindu di Bali sedang memasuki fase Catur Brata Penyepian. Di titik inilah, terjadi sebuah negosiasi ruang publik yang menarik untuk dibedah secara mendalam.
Di Bali, perayaan Takbiran yang biasanya identik dengan syiar vokal dan mobilitas massa, mengalami transformasi bentuk menjadi apa yang saya sebut sebagai Takbiran dalam Gening. Gening atau keheningan yang jernih, menjadi bingkai bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadahnya tanpa harus mencederai kesucian ritual tetangganya. Ini bukan soal pembatasan hak beragama, melainkan sebuah laku ngempet raga menahan ego kolektif demi harmoni sosial yang lebih besar.
Secara tradisional, Takbiran dipahami sebagai ekspresi syukur yang disyiarkan secara luas. Namun, konteks sosiokultural Bali menuntut redefinisi terhadap cara syiar itu disampaikan. Ketika Nyepi berlangsung, seluruh aktivitas luar ruang dihentikan, termasuk penggunaan pengeras suara dan cahaya yang mencolok. Dalam kondisi ini, umat Muslim di Bali melakukan adaptasi sosioreligius yang sangat taktis.
Takbiran tetap dilaksanakan, namun volumenya ditarik ke dalam ruang-ruang privat seperti masjid atau rumah tinggal dengan mematuhi aturan tanpa pengeras suara luar (speaker luar). Secara teologis, hal ini mengembalikan esensi takbir sebagai bentuk komunikasi vertikal yang intim antara hamba dan Sang Pencipta. Syiar tidak lagi diukur dari seberapa jauh suara itu terdengar, melainkan seberapa dalam makna itu meresap ke dalam sanubari jemaah.
Adaptasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Bali bersifat fleksibel dalam bingkai Desa Kala Patra (tempat, waktu, dan keadaan). Umat Muslim memahami bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak harus bertabrakan dengan penghormatan terhadap tatanan lokal. Keheningan Nyepi justru memberikan ruang akustik yang unik; di mana doa-doa yang dilantunkan dengan lirih justru terasa lebih bertenaga karena tidak terdistorsi oleh hiruk-pikuk duniawi.
Toleransi yang terjadi di Bali saat Takbiran bertemu Nyepi bukanlah hasil dari pembiaran yang pasif, melainkan buah dari manajemen konflik yang matang. Di tingkat struktural, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Desa Adat (MDA) sangat krusial dalam menyusun seruan bersama. Namun, keberhasilan sesungguhnya ada pada koordinasi di tingkat akar rumput, yakni antara Takmir Masjid dan Pecalang.
Ada mekanisme teknis yang dijalankan: jemaah yang ingin melaksanakan salat Idul Fitri atau Takbiran di masjid biasanya diperbolehkan dengan catatan harus berjalan kaki, menggunakan pencahayaan seminimal mungkin, dan tidak membuat kegaduhan di jalanan. Di sini, Pecalang bukan bertugas untuk melarang, melainkan mengawal agar jemaah bisa beribadah dengan aman tanpa mengganggu ketenangan lingkungan yang sedang melaksanakan Nyepi.
Inilah yang disebut sebagai Toleransi Timbal Balik. Umat Hindu memberikan ruang bagi umat Muslim untuk tetap menjalankan kewajiban agamanya di tengah hari suci Hindu, sementara umat Muslim membalasnya dengan cara menyesuaikan teknis ibadah agar tidak melanggar prinsip Catur Brata Penyepian. Hubungan ini adalah kontrak sosial yang telah teruji selama puluhan tahun di Bali, membuktikan bahwa benturan kepentingan bisa dihindari melalui dialog yang setara.
Secara sosiologis, fenomena ini memperkuat ikatan Menyama (persaudaraan) yang menjadi fondasi masyarakat Bali. Toleransi di sini tidak dipandang sebagai beban atau pengorbanan salah satu pihak, melainkan sebagai investasi sosial. Umat Muslim yang melakukan ngempet raga (menahan diri) sebenarnya sedang menanam benih rasa hormat yang akan dipanen kembali dalam bentuk keamanan dan kenyamanan hidup berdampingan di masa depan.
Praktik ini juga menghapus stigma bahwa agama adalah faktor pemecah belah. Di Bali, agama justru menjadi alat integrasi melalui tradisi seperti Ngejot (berbagi makanan). Meskipun saat Nyepi aktivitas berbagi ini dibatasi oleh aturan tidak boleh keluar rumah, namun semangatnya tetap terasa. Saling pengertian yang terbangun saat malam Takbiran yang sunyi menciptakan rasa solidaritas yang kuat.
Pelajaran penting dari Bali adalah bahwa toleransi sejati membutuhkan kedewasaan emosional. Ia menuntut setiap pemeluk agama untuk mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain. Ketika seorang Muslim memilih untuk tidak menyalakan pengeras suara saat Takbiran karena menghormati tetangganya yang sedang Nyepi, ia sedang mempraktikkan moderasi beragama dalam level yang paling konkret. Begitu pula saat masyarakat Hindu memberikan akses jalan bagi warga Muslim menuju masjid, mereka sedang menunjukkan wajah agama yang inklusif.
Pertemuan Takbiran dan Nyepi di Bali adalah sebuah pesan keras bagi bangsa ini: bahwa harmoni tidak memerlukan keseragaman, melainkan kesepakatan untuk saling memberi ruang. Keheningan di malam Takbiran tersebut tidak mengurangi esensi kemenangan Idul Fitri; sebaliknya, ia memurnikannya dari aspek-aspek selebrasi yang bersifat superfisial.
Bali telah membuktikan bahwa kedaulatan agama bisa berjalan beriringan dengan kedaulatan adat. Di bawah langit yang gelap tanpa polusi cahaya dan suara, Takbir dan Nyepi bersatu dalam satu tarikan napas kedamaian. Kemenangan sejati bagi umat Muslim di Bali bukan terletak pada meriahnya pawai, melainkan pada keberhasilan menjaga hati dan laku demi tegaknya kerukunan di tanah yang mereka pijak. Inilah wajah Indonesia yang kita cita-citakan: sebuah bangsa yang mampu menemukan titik temu di tengah perbedaan yang paling kontras sekalipun. [T]
Penulis: Nur Kamilia
Editor: Adnyana Ole
RAKYAT Indonesia pasti masih ingat betul siapa menteri yang memanggul sekarung beras saat meninjau banjir di Sumatra Barat pada tanggal 30 November 2025. Rakyat Indonesia juga tak...
DALAM tradisi Sanātana Dharma, bumi tidak pernah diposisikan sebagai objek mati. Ia adalah ibu—hidup, sadar, dan layak dihormati. Konsep Bhumi Devi menempatkan bumi sebagai manife...
PROGRAM Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak awal dirancang sebagai jawaban negara atas persoalan klasik pertanahan: ketidakpastian hukum. Amanat tersebut berakar pad...
SAYA masih ingat pertama kali menonton video klip lagu “Kartini” dari Navicula. Klip yang sederhana, tidak ada dramatisasi berlebihan. Yang ditampilkan justru wajah-wajah nyata, s...
“Menanam Waktu di Tubuh Bumi” Saniscara Tumpek Landep 18 april 2026, hadir sebagai sebuah praktik performance art tanpa audiens (no-audiens), menempatkan tindakan ekologis ‘menana...
GERIMIS turun tipis di halaman SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar (Kesbam) pada Senin pagi, 21 April 2026. Langit tampak mendung, tetapi aktivitas di lingkungan sekolah justru ber...
MENUNGGU antrean check in, pasangan wisatawan mancanegara ini duduk manis di area lobi Hotel 1O1 Oasis Sanur. Mereka meletakkan tas, sembari menarik nafas panjang, sambil menikm...
Dalam rangka memperingati Hari Kartini, terbitlah kegiatan Talkshow dengan tema “ Perempuan Masa Kini dan Persamaan Gender”, di Ruang Guru SMP Negeri 1 Singaraja pada Selasa, 21 A...
JIKA satu abad lalu Raden Ajeng Kartini menggunakan pena dan kertas untuk meruntuhkan tembok pingit, kini generasi penerusnya khususnya perempuan dari Generasi Z memanfaatkan gawa...
KEBERADAAN tukik atau penyu di Kawasan Bentang Laut Sunda Kecil yang meliputi Bali, NTB dan NTT, telah memberi dampak positif dalam menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesi...