MENJELANG tutup tahun 2025 jagat media sosial diramaikan dengan unggahan video yang mengabarkan Bali sepi wisatawan. Langsung saja memicu perdebatan. Banyak yang tidak sepakat dengan unggahan itu. Tidak sedikit pula yang setuju jika Bali sepi menjelang tutup tahun.
Benarkah Bali ditinggalkan wisatawan menjelang pergantian tahun? Menteri Pariwisata, Gubernur Bali, Kepala Dinas Pariwisata Bali, dan para pelaku pariwisata di Bali buka suara. Mereka sepakat, Bali masih banyak dikunjungi wisatawan. Bali masih ramai, tidak sepi seperti dalam unggahan video di kanal Youtube maupun Instagram.
Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana mengeklaim wisatawan asing yang berkunjung ke Bali tetap meningkat. Menpar pun menyebutkan data jumlah wisatawan mancanegara. Dari target 7 juta wisatawan, Bali telah dikunjungi 6,8 juta wisatawan mancanegara menjelang akhir tahun.
Untuk wisatawan domestik memang terjadi penurunan sekitar 2%. Menpar memperkirakan penyebabnya adalah informasi perihal cuaca yang kurang bersahabat di Bali, sehingga wisatawan memilih liburan ke wilayah lain. Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, kata Menpar (detik.com, 27/12/2025).
Senada dengan Menpar, Gubernur Bali I Wayan Koster membantah jika Bali disebut sepi. Koster justru mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2025 merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dari data Angkasa Pura sampai 31 Desember 2025 mencapai 7,05 juta lebih, ditambah yang lewat laut sekitar 71.000. Ini disebut sebagai angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir (Kompas.com, 2 /1/ 2026).
Baik Menpar maupun Gubernur Bali membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa Bali mulai ditinggalkan wisatawan. Meski demikian, Bali tetap saja mendapat sorotan wisatawan mancanegara dan nusantara terkait kondisi kepariwisataannya. Keluhan tentang sarana dan prasarana, pelayanan, dan keamanan di Bali masih saja muncul di media sosial.
Keluhan dan komentar pedas tentang Bali di satu sisi menggambarkan kepedulian wisatawan tentang Bali. Namun di lain sisi, sebagai pasar wisata global yang menyimpan daya tarik khas, Bali selalu berada di tengah persaingan; baik di tingkat dunia maupun di dalam negeri.
Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi “perang” intelijen ekonomi dalam pariwisata yang bertujuan merusak citra pariwisata Bali. Apalagi bila di Bali memang sering terjadi masalah, maka pihak kompetitor akan begitu mudah merusak reputasi Bali di pasar wisata dunia.
Suara Duta Pariwisata
Salah satu keluhan yang sempat mencuat di media massa dan media sosial adalah tentang wisatawan yang merasa pengalaman wisata di Bali “buang-buang waktu” saja. Hal ini terjadi ketika kunjungan wisatawan ke Bali secara kuantitas meningkat, namun tidak disertai kualitas pengalaman pelayanan.
Kondisi Bali yang kerap mendapat sorotan, mendorong Duta Pariwisata Indonesia untuk mengulik dan mengurai akar masalah serta solusi strategis bagi pariwisata Bali. Menurut Duta Pariwisata Indonesia, tiga akar masalah menghadang pariwisata Bali.
Pertama, Bali telah mencatat rekor lebih dari 7 juta wisatawan asing pada 2025, namun infrastruktur transportasi, waktu perjalanan antaratraksi, dan manajemen kunjungan belum seimbang dengan lonjakan permintaan (dutapariwisataindonesia.com, 10/1/2026).
Kedua, ada indikasi wisatawan datang tetapi berbelanja atau berkunjung kurang optimal. Misalnya, mereka merasa waktu terbuang menunggu macet atau layanan kurang efisien.
Ketiga, persepsi negatif dan review buruk di media sosial. Narasi wisatawan kecewa atau protes dapat meningkat di media sosial jika pengalaman mereka tidak sesuai harapan, dan akan mempengaruhi citra Bali.
Tantangan pariwisata Bali saat ini bukan sekadar pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi pada pengalaman wisatawan dan kualitas layanan. Oleh karena itulah Duta Pariwisata Indonesia memandang penting perbaikan pengalaman wisatawan. Secara teknis perlu jalur wisata yang lebih terstruktur, misal paket wisata dengan waktu optimal sehingga wisatawan merasa setiap menit berharga.
Diperlukan standar layanan wisata nasional yang terukur (visitor experience index). Harapannya, wisatawan akan merasa puas dalam perjalanan wisatanya. Waktu yang dihabiskan di Bali pun akan menjadi efektif. Dengan demikian respons positif akan muncul di media sosial.
Aksesibilitas dan transportasi antardestinasi wisata memang penting. Namun yang lebih penting adalah informasi rute waktu nyata, berupa real-time info tentang kemacetan dan alternatif lokasi. Jika ini bisa dibenahi, wisatawan tidak merasa waktu terbuang karena macet, dan lebih banyak atraksi yang dapat dinikmati.
Komunikasi Publik yang Buruk
Konten negatif tentang pariwisata Bali telah menjadi bola liar dan panas di media sosial. Bali yang sering digaung-gaungkan sebagai destinasi wisata dunia yang komplet lantaran potensi alam dan budayanya tidak mampu menahan gempuran media sosial. Nama besar Bali tidak cukup menjadi jaminan bagi pariwisatanya untuk berjalan mulus.
Celakanya, di tengah gempuran narasi negatif dari wisatawan, influencer, dan kompetitornya, komunikasi publik yang dilakukan pemangku kepentingan pariwisata Bali justru dipertanyakan. Dalam pandangan Duta Pariwisata Indonesia, media sosial resmi pariwisata Bali terlihat pasif, jarang memberikan klarifikasi, edukasi wisatawan, atau kampanye positif. Padahal Bali adalah destinasi global yang menjadi sorotan dunia setiap hari.
Banyak contoh buruknya komunikasi publik tentang pariwisata Bali. Isu kemacetan, wisatawan bermasalah, vila ilegal, hingga keluhan wisatawan asing seolah dibiarkan berkembang tanpa respons cepat berbasis data dan observasi lapangan. Ketika pemerintah tidak hadir di media sosial, maka ruang tersebut diisi oleh konten negatif, kritik sepihak, dan framing yang merugikan citra Bali secara global.
Ketidakhadiran pemerintah di media sosial menurut Duta Pariwisata Indonesia akan menciptakan kesan bahwa masalah pariwisata di Bali tidak dianggap serius. Kritik maupun suara wisatawan dan masyarakat terkesan diabaikan, dan krisis hanya ditanggapi ketika sudah viral.
Oleh sebab itulah, pemerintah perlu hadir dan aktif di media sosial. Wisatawan perlu diberikan edukasi tentang etika dan budaya Bali. Ketika muncul isu yang viral, maka pemerintah perlu segera melakukan klarifikasi. Pelaku wisata perlu didengar langsung. Pengalaman wisatawan harus terus digali. Dan pemerintah perlu mencari solusi berbasis kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar laporan di atas meja.
Bagamana pun, Bali adalah aset berharga bagi daerah dan nasional. Bali perlu diselamatkan. Bukan semata karena Bali telah menjadi bagian dari industri pariwisata dunia. Lebih dari itu, pariwisata juga perlahan telah “menenggelamkan” masyarakat dan budaya Bali. [T]
Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole
