DALAM satu dekade terakhir, Bali mengalami fenomena menjamurnya desa wisata. Hampir setiap desa berlomba-lomba menyematkan label ‘desa wisata’ sebagai identitas baru. Plang dipasang, paket wisata dirancang, dan media sosial dipenuhi narasi keindahan pedesaan. Namun, di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah semua desa benar-benar layak disebut desa wisata? Atau jangan-jangan, ini hanyalah kelatahan pariwisata ─ ikut-ikutan tren tanpa fondasi yang kuat?
Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan sejumlah desa di Bali yang memang terbukti sukses mengelola pariwisata berbasis desa. Jatiluwih, misalnya, diakui dunia melalui UN Tourism berkat sistem subak dan lanskap teraseringnya yang merepresentasikan harmoni manusia dan alam. Penglipuran dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia dengan tata ruang adat yang terjaga. Tenganan mempertahankan identitas Bali Aga dengan tenun Gringsing yang sakral. Pemuteran berkembang melalui konservasi laut berbasis masyarakat dengan teknologi biorock. Sementara Sidatapa dan Cempaga menonjolkan sejarah, tradisi, serta rumah adat yang autentik. Desa-desa ini tidak sekadar menjual pemandangan, tetapi menghadirkan nilai, cerita, dan pengalaman yang khas.
Masalah muncul ketika keberhasilan tersebut direplikasi secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks dan potensi lokal. Banyak desa kemudian “dipaksakan” menjadi desa wisata, meskipun tidak memiliki daya tarik yang cukup kuat atau berbeda. Inilah yang dapat disebut sebagai kelatahan pariwisata: ketika sesuatu terlihat menguntungkan, semua ingin ikut, tanpa kajian mendalam. Akibatnya, pariwisata tidak berkembang secara organik, melainkan artifisial ─ dibangun demi label, bukan kebutuhan dan kesiapan desa itu sendiri.
Di sinilah pentingnya membedakan antara konsep ‘desa wisata’ dan ‘wisata desa’. Dalam kajian pariwisata pedesaan (rural tourism), kedua istilah ini sering disalahartikan sebagai hal yang sama. Padahal, menurut Buhalis (2000) dalam godestinationvillage.com, orientasi keduanya berbeda. Desa wisata cenderung berfokus pada pengembangan destinasi secara terstruktur dengan tujuan utama peningkatan ekonomi lokal melalui infrastruktur pariwisata dan peluang bisnis. Sementara wisata desa lebih menekankan pada pengalaman wisatawan yang autentik, mendalam, serta dampak positif terhadap budaya dan lingkungan lokal.
Perbedaan ini sangat krusial. Desa wisata sering kali menuntut kesiapan fisik dan sosial: aksesibilitas, amenitas, atraksi, serta kapasitas masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Tidak semua desa memiliki modal tersebut. Ketika desa yang belum siap dipaksakan menjadi desa wisata, yang terjadi justru kontraproduktif: konflik internal, komodifikasi budaya, hingga kerusakan lingkungan. Desa kehilangan jati dirinya, sementara benefit ekonomi tidak sebanding dengan biaya sosial yang harus ditanggung.
Sebaliknya, wisata desa menawarkan pendekatan yang lebih lentur. Desa tidak harus bertransformasi total menjadi destinasi wisata. Aktivitas keseharian masyarakat, seperti bertani, berkebun, membuat kerajinan, atau menjalankan tradisi dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata tanpa kehilangan makna aslinya. Wisatawan datang sebagai tamu yang belajar dan berinteraksi, bukan sebagai konsumen yang menuntut hiburan instan.
Lantas, apakah desa yang dianggap kurang layak sebagai desa wisata tetap dapat membangun ekosistem pariwisata? Jawabannya, bisa saja, dengan catatan tidak memaksakan diri pada model desa wisata yang seragam. Potensi desa tidak selalu harus berupa panorama alam spektakuler atau tradisi adat yang eksotis. Kerajinan masyarakat, sistem pertanian lokal, perkebunan, kuliner khas, hingga pengetahuan lokal dapat dioptimalkan sebagai daya tarik wisata berbasis pengalaman.
Misalnya, desa dengan lahan pertanian biasa dapat mengembangkan wisata edukasi pertanian, memperkenalkan proses tanam hingga panen, atau mengangkat isu pangan berkelanjutan. Desa pengrajin dapat fokus pada wisata kreatif, di mana wisatawan belajar langsung dari perajin. Bahkan desa yang berada di jalur lintasan wisata dapat memposisikan diri sebagai ruang singgah yang nyaman dan bermakna, bukan destinasi utama.
Kunci utamanya adalah kesadaran bahwa pariwisata bukan tujuan, melainkan alat. Alat untuk memperkuat ekonomi lokal, melestarikan budaya, dan menjaga lingkungan. Ketika desa terlalu sibuk mengejar status ‘desa wisata’, esensi pembangunan sering terabaikan. Alih-alih bertanya “bagaimana menjadi desa wisata?”, pertanyaan yang lebih penting adalah “apa yang dimiliki desa ini dan untuk siapa pariwisata dikembangkan?”.
Barangkali Bali tidak membutuhkan ratusan desa wisata yang seragam dan kehilangan karakter. Tetapi, Bali membutuhkan desa-desa yang percaya diri dengan identitasnya, entah itu melalui skema desa wisata yang matang atau melalui wisata desa yang sederhana namun bermakna. Dengan demikian, pariwisata tidak akan menjadi kelatahan, melainkan jalan sadar menuju keberlanjutan. [T]
Penulis: Dede Putra Wiguna
Editor: Adnyana Ole
