Refleksi 2 November: Mencari Makna di Balik Perubahan Teknologi
PADA 2 November 2022, Indonesia resmi meninggalkan siaran televisi analog dan beralih ke siaran digital. Bagi sebagian besar dari kita, ini mungkin sekadar perubahan teknis—tapi a...
NARASI tentang Bali sepi belakangan ini seperti gema yang berulang-ulang. Ia muncul di linimasa media sosial, di percakapan para pelaku pariwisata, di warung kopi, hingga di pemberitaan media. Kata sepi mendadak menjadi momok. Ia diasosiasikan dengan hotel kosong, omzet turun, pekerja dirumahkan, dan kecemasan kolektif tentang masa depan pariwisata Bali.
Saya tidak ingin tergesa-gesa membantah atau membenarkan narasi itu. Bisa jadi Bali memang sedang sepi di titik-titik tertentu, dan ramai di titik lain. Namun yang lebih menarik bagi saya bukan soal benar atau salahnya narasi tersebut, melainkan cara kita memaknai sepi itu sendiri. Mengapa sepi selalu kita baca sebagai masalah? Mengapa sepi selalu dianggap sesuatu yang harus segera diakhiri?
Bali selama puluhan tahun hidup dalam logika ramai. Ramai wisatawan, ramai kendaraan, ramai pembangunan, ramai investasi. Dalam logika ini, sepi adalah musuh. Ia harus dilawan dengan promosi besar-besaran, festival, event, dan slogan-slogan baru yang seolah menjadi mantra pengusir kekhawatiran. Bali jarang diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan bertanya pada dirinya sendiri: kita sedang menuju ke mana?
Mungkin, justru di saat narasi Bali sepi ini mencuat, Bali sedang diberi sebuah jeda. Jeda yang tidak pernah benar-benar ia miliki sebelumnya. Dan barangkali, jeda itu bisa kita maknai sebagai sebuah undangan untuk bertapa.
Dalam tradisi Timur, terutama dalam ajaran Hindu, tapa atau tapasya bukan sekadar menyepi secara fisik. Dalam bahasa Sansekerta, tapas berarti panas batin—sebuah laku asketik, pengendalian diri, disiplin, dan proses pembakaran hawa nafsu. Tapasya adalah upaya sadar untuk menahan diri dari dorongan yang berlebihan, dari keinginan untuk terus menambah, terus memperluas, terus mengejar tanpa henti.
Tapasya bukan pelarian dari dunia. Ia justru adalah cara paling jujur untuk menghadapi dunia dengan kesadaran penuh.
Jika pengertian ini kita tarik ke konteks Bali hari ini, bertapa bukan berarti menutup pariwisata atau memusuhi wisatawan. Bertapa berarti menunda hasrat pembangunan yang serba terburu-buru, berani mengerem laju yang terlalu kencang, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini kerap dihindari.
Belum lama ini, Bali meluncurkan haluan pembangunan untuk 100 tahun ke depan. Dokumen itu tentu lahir dari niat baik dan visi besar. Namun saya, sebagai orang Bali yang hidup dan menyaksikan perubahan sehari-hari, tidak bisa menahan satu pertanyaan sederhana: apa gunanya berbicara tentang seratus tahun ke depan jika persoalan hari ini belum juga selesai?
Masalah sampah masih menjadi luka terbuka. Ia hadir di sungai, di pantai, di sudut-sudut desa, bahkan di ruang-ruang yang dulu kita anggap sakral. Kemacetan lalu lintas semakin hari semakin terasa mencekik, bukan hanya di kawasan wisata, tetapi juga di jalur-jalur yang dulu tenang. Pembangunan akomodasi pariwisata berlangsung masif, sering kali tanpa jeda dan tanpa rasa cukup. Sawah-sawah perlahan menghilang, berganti beton dan papan nama berbahasa asing.
Di saat yang sama, orang Bali semakin terdesak di tanah kelahirannya sendiri. Bukan oleh senjata atau kekerasan fisik, melainkan oleh harga tanah yang melambung dan logika pasar yang dingin. Tanah yang dulu diwariskan kini dijual untuk bertahan hidup. Pelan-pelan, tapi pasti, keterhubungan orang Bali dengan tanahnya sendiri mulai terputus.
Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang Bali 100 tahun ke depan terasa seperti melompat terlalu jauh. Bali seolah diajak berlari menuju masa depan, padahal kakinya masih berdarah oleh persoalan hari ini.
Pandemi COVID-19 sejatinya pernah memberi Bali kesempatan langka untuk bertapa. Pariwisata berhenti total. Bandara sepi. Jalan-jalan lengang. Pantai-pantai kembali sunyi. Banyak orang menyebutnya sebagai krisis, dan memang ia adalah krisis. Namun di balik itu, pandemi juga menghadirkan sebuah jeda yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.
Sayangnya, jeda itu lebih banyak diisi dengan kerinduan untuk kembali ke keadaan lama. Energi kolektif kita tercurah pada satu tujuan: bagaimana caranya Bali bisa ramai lagi? Bukan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang perlu kita benahi sebelum Bali kembali ramai?
Kini, ketika narasi Bali sepi kembali terdengar, mungkin inilah kesempatan kedua yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Kesempatan untuk bertapa—dalam arti yang sesungguhnya.
Bertapa, dalam konteks Bali hari ini, bisa dimulai dari hal-hal yang sangat konkret. Memperkuat pertanian dan perkebunan, misalnya. Selama ini sektor ini sering diperlakukan sebagai pelengkap, bukan sebagai fondasi. Padahal, pertanian bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal keberlanjutan, kemandirian, dan hubungan manusia dengan alam.
Perlindungan terhadap petani menjadi bagian penting dari laku bertapa ini. Petani tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang kalah—kalah oleh harga pasar, kalah oleh impor, kalah oleh alih fungsi lahan. Tanpa petani, Bali kehilangan salah satu pilar kebudayaannya.
Gerakan stop menjual tanah juga layak dipikirkan secara serius. Bukan sebagai larangan kaku, tetapi sebagai kesadaran kolektif. Tanah bukan sekadar aset ekonomi; ia adalah ruang hidup, ruang ingatan, dan ruang spiritual. Ketika tanah habis dijual, yang hilang bukan hanya lahan, tetapi juga masa depan.
Bertapa juga berarti menata ulang pariwisata. Bukan untuk mematikannya, tetapi untuk mengembalikannya ke skala yang lebih manusiawi. Pariwisata yang tidak rakus ruang, tidak mengorbankan lingkungan, dan tidak menyingkirkan warga lokal dari rumahnya sendiri. Pariwisata yang tidak hanya mengejar angka kunjungan, tetapi juga kualitas hidup.
Dalam laku tapa, ada unsur introspeksi yang kuat. Bali perlu bercermin, melihat dirinya sendiri dengan jujur. Melihat bagaimana pembangunan telah mengubah wajah desa, relasi sosial, dan cara orang Bali memaknai hidup. Bukan untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk belajar darinya.
Sepi, dalam pengertian ini, bukan kekosongan. Ia adalah ruang. Ruang untuk mendengar kembali suara-suara yang selama ini tertutup oleh bising mesin pembangunan: suara petani, suara sungai, suara angin di sawah, suara desa yang pelan-pelan kehilangan ritmenya.
Mungkin Bali tidak sedang kekurangan wisatawan. Mungkin yang kurang adalah keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah jalan yang kita tempuh selama ini benar-benar membawa kita pulang?
Dalam dunia yang serba cepat, bertapa terdengar seperti kata yang kuno. Namun justru karena dunia terlalu cepat, tapa menjadi semakin relevan. Ia mengajarkan kita untuk menahan diri, untuk tidak selalu bereaksi secara instan, dan untuk memberi ruang bagi kebijaksanaan.
Jika Bali benar-benar sedang sepi, barangkali itu bukan kutukan. Barangkali itu adalah undangan. Undangan untuk menata ulang arah, menyembuhkan luka, dan membangun kembali dengan kesadaran yang lebih matang.
Bali tidak kekurangan rencana. Bali tidak kekurangan konsep. Yang sering kali kurang adalah keberanian untuk berhenti, mendengar, dan mengoreksi diri. Dan mungkin, hanya lewat sepi itulah Bali bisa benar-benar bertapa—melakukan introspeksi kolektif, sebelum melangkah lebih jauh dan semakin kehilangan arah. Pada akhirnya, sepi bukan soal jumlah wisatawan. Sepi adalah soal keberanian menghadapi diri sendiri. Dan Bali, seperti manusia, juga membutuhkannya. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
PADA 2 November 2022, Indonesia resmi meninggalkan siaran televisi analog dan beralih ke siaran digital. Bagi sebagian besar dari kita, ini mungkin sekadar perubahan teknis—tapi a...
INI momen yang juga tak bisa dilupakan dalam turnamen voli Tajun Cup V di lapangan Giri Mukti, Desa Tajun, Kubutambahan, Buleleleng yang finalnya berlangsung Sabtu, 19 Oktob...
JANTUNGKU berdegup kencang diiringi air mata yang perlahan mengalir di pipiku. Takut akan kehilangan kebahagiaan yang selama ini mengisi duniaku. Tempat ini sudah menjadi rumah ya...
HILIRISASI kota yang tumbuh di lenganmuingin menjangkau lengankutubuh tanah kerajaan hilangtanah adat tergadai anak muda dibuai mimpi ala orang amerikasosok muda, moncong ra...
KETIKA diajak oleh Sonia—pendiri Komunitas Mahima—untuk membedah buku terbaru karya Dee Lestari, saya sangat bersemangat. Buku yang dibedah adalah buku terbarunya, ”Tanpa Renca...
TEPAT siang hari, Jumat, 1 November 2024. Tiba-tiba gelap. Mendung dan angin kencang, tanpa aba-aba, menerjang Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali. Angin menerjang dari arah ti...
PUKUL setengah dua, Waktu Indonesia Barat; saya baru saja selesai makan siang, dan sebuah nomor tak dikenal memanggil. Waktu itu April, 2024, dan panggilan penipuan pinjol sedang...
DI Subak Pedahanan, Desa Angantaka, Abiansemal, Badung, tiba-tiba berubah jadi ruang pameran seni rupa. Ini barangkali bukan sesuatu yang baru, namun seni rupa di tengah sawah tet...
SORE itu, lima tahun yang lalu, pada April 2019, pemuda itu berdiri di panggung Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, bersama enam kawannya yang masing-masing memegang alat musik---gend...
KONSEP nomine atau pinjaman nama berasal dari Pranata Hukum yang berasal dari tradisi hukum Common Law. Pada kenyataannya konsep nominee ini bisa masuk ke Indonesia yang menganut...