Antara Kedengkian dan Ijazah Jokowi
POLEMIK ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dicurigai palsu oleh para “pembenci Jokowi”, yang disinyalir masa pendukung...
NARASI tentang Bali sepi belakangan ini seperti gema yang berulang-ulang. Ia muncul di linimasa media sosial, di percakapan para pelaku pariwisata, di warung kopi, hingga di pemberitaan media. Kata sepi mendadak menjadi momok. Ia diasosiasikan dengan hotel kosong, omzet turun, pekerja dirumahkan, dan kecemasan kolektif tentang masa depan pariwisata Bali.
Saya tidak ingin tergesa-gesa membantah atau membenarkan narasi itu. Bisa jadi Bali memang sedang sepi di titik-titik tertentu, dan ramai di titik lain. Namun yang lebih menarik bagi saya bukan soal benar atau salahnya narasi tersebut, melainkan cara kita memaknai sepi itu sendiri. Mengapa sepi selalu kita baca sebagai masalah? Mengapa sepi selalu dianggap sesuatu yang harus segera diakhiri?
Bali selama puluhan tahun hidup dalam logika ramai. Ramai wisatawan, ramai kendaraan, ramai pembangunan, ramai investasi. Dalam logika ini, sepi adalah musuh. Ia harus dilawan dengan promosi besar-besaran, festival, event, dan slogan-slogan baru yang seolah menjadi mantra pengusir kekhawatiran. Bali jarang diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan bertanya pada dirinya sendiri: kita sedang menuju ke mana?
Mungkin, justru di saat narasi Bali sepi ini mencuat, Bali sedang diberi sebuah jeda. Jeda yang tidak pernah benar-benar ia miliki sebelumnya. Dan barangkali, jeda itu bisa kita maknai sebagai sebuah undangan untuk bertapa.
Dalam tradisi Timur, terutama dalam ajaran Hindu, tapa atau tapasya bukan sekadar menyepi secara fisik. Dalam bahasa Sansekerta, tapas berarti panas batin—sebuah laku asketik, pengendalian diri, disiplin, dan proses pembakaran hawa nafsu. Tapasya adalah upaya sadar untuk menahan diri dari dorongan yang berlebihan, dari keinginan untuk terus menambah, terus memperluas, terus mengejar tanpa henti.
Tapasya bukan pelarian dari dunia. Ia justru adalah cara paling jujur untuk menghadapi dunia dengan kesadaran penuh.
Jika pengertian ini kita tarik ke konteks Bali hari ini, bertapa bukan berarti menutup pariwisata atau memusuhi wisatawan. Bertapa berarti menunda hasrat pembangunan yang serba terburu-buru, berani mengerem laju yang terlalu kencang, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini kerap dihindari.
Belum lama ini, Bali meluncurkan haluan pembangunan untuk 100 tahun ke depan. Dokumen itu tentu lahir dari niat baik dan visi besar. Namun saya, sebagai orang Bali yang hidup dan menyaksikan perubahan sehari-hari, tidak bisa menahan satu pertanyaan sederhana: apa gunanya berbicara tentang seratus tahun ke depan jika persoalan hari ini belum juga selesai?
Masalah sampah masih menjadi luka terbuka. Ia hadir di sungai, di pantai, di sudut-sudut desa, bahkan di ruang-ruang yang dulu kita anggap sakral. Kemacetan lalu lintas semakin hari semakin terasa mencekik, bukan hanya di kawasan wisata, tetapi juga di jalur-jalur yang dulu tenang. Pembangunan akomodasi pariwisata berlangsung masif, sering kali tanpa jeda dan tanpa rasa cukup. Sawah-sawah perlahan menghilang, berganti beton dan papan nama berbahasa asing.
Di saat yang sama, orang Bali semakin terdesak di tanah kelahirannya sendiri. Bukan oleh senjata atau kekerasan fisik, melainkan oleh harga tanah yang melambung dan logika pasar yang dingin. Tanah yang dulu diwariskan kini dijual untuk bertahan hidup. Pelan-pelan, tapi pasti, keterhubungan orang Bali dengan tanahnya sendiri mulai terputus.
Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang Bali 100 tahun ke depan terasa seperti melompat terlalu jauh. Bali seolah diajak berlari menuju masa depan, padahal kakinya masih berdarah oleh persoalan hari ini.
Pandemi COVID-19 sejatinya pernah memberi Bali kesempatan langka untuk bertapa. Pariwisata berhenti total. Bandara sepi. Jalan-jalan lengang. Pantai-pantai kembali sunyi. Banyak orang menyebutnya sebagai krisis, dan memang ia adalah krisis. Namun di balik itu, pandemi juga menghadirkan sebuah jeda yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.
Sayangnya, jeda itu lebih banyak diisi dengan kerinduan untuk kembali ke keadaan lama. Energi kolektif kita tercurah pada satu tujuan: bagaimana caranya Bali bisa ramai lagi? Bukan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang perlu kita benahi sebelum Bali kembali ramai?
Kini, ketika narasi Bali sepi kembali terdengar, mungkin inilah kesempatan kedua yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Kesempatan untuk bertapa—dalam arti yang sesungguhnya.
Bertapa, dalam konteks Bali hari ini, bisa dimulai dari hal-hal yang sangat konkret. Memperkuat pertanian dan perkebunan, misalnya. Selama ini sektor ini sering diperlakukan sebagai pelengkap, bukan sebagai fondasi. Padahal, pertanian bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal keberlanjutan, kemandirian, dan hubungan manusia dengan alam.
Perlindungan terhadap petani menjadi bagian penting dari laku bertapa ini. Petani tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang kalah—kalah oleh harga pasar, kalah oleh impor, kalah oleh alih fungsi lahan. Tanpa petani, Bali kehilangan salah satu pilar kebudayaannya.
Gerakan stop menjual tanah juga layak dipikirkan secara serius. Bukan sebagai larangan kaku, tetapi sebagai kesadaran kolektif. Tanah bukan sekadar aset ekonomi; ia adalah ruang hidup, ruang ingatan, dan ruang spiritual. Ketika tanah habis dijual, yang hilang bukan hanya lahan, tetapi juga masa depan.
Bertapa juga berarti menata ulang pariwisata. Bukan untuk mematikannya, tetapi untuk mengembalikannya ke skala yang lebih manusiawi. Pariwisata yang tidak rakus ruang, tidak mengorbankan lingkungan, dan tidak menyingkirkan warga lokal dari rumahnya sendiri. Pariwisata yang tidak hanya mengejar angka kunjungan, tetapi juga kualitas hidup.
Dalam laku tapa, ada unsur introspeksi yang kuat. Bali perlu bercermin, melihat dirinya sendiri dengan jujur. Melihat bagaimana pembangunan telah mengubah wajah desa, relasi sosial, dan cara orang Bali memaknai hidup. Bukan untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk belajar darinya.
Sepi, dalam pengertian ini, bukan kekosongan. Ia adalah ruang. Ruang untuk mendengar kembali suara-suara yang selama ini tertutup oleh bising mesin pembangunan: suara petani, suara sungai, suara angin di sawah, suara desa yang pelan-pelan kehilangan ritmenya.
Mungkin Bali tidak sedang kekurangan wisatawan. Mungkin yang kurang adalah keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah jalan yang kita tempuh selama ini benar-benar membawa kita pulang?
Dalam dunia yang serba cepat, bertapa terdengar seperti kata yang kuno. Namun justru karena dunia terlalu cepat, tapa menjadi semakin relevan. Ia mengajarkan kita untuk menahan diri, untuk tidak selalu bereaksi secara instan, dan untuk memberi ruang bagi kebijaksanaan.
Jika Bali benar-benar sedang sepi, barangkali itu bukan kutukan. Barangkali itu adalah undangan. Undangan untuk menata ulang arah, menyembuhkan luka, dan membangun kembali dengan kesadaran yang lebih matang.
Bali tidak kekurangan rencana. Bali tidak kekurangan konsep. Yang sering kali kurang adalah keberanian untuk berhenti, mendengar, dan mengoreksi diri. Dan mungkin, hanya lewat sepi itulah Bali bisa benar-benar bertapa—melakukan introspeksi kolektif, sebelum melangkah lebih jauh dan semakin kehilangan arah. Pada akhirnya, sepi bukan soal jumlah wisatawan. Sepi adalah soal keberanian menghadapi diri sendiri. Dan Bali, seperti manusia, juga membutuhkannya. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
POLEMIK ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dicurigai palsu oleh para “pembenci Jokowi”, yang disinyalir masa pendukung...
TULISAN ini saya persembahkan untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan LISTIBIYA Kabupaten Badung. Dalam membicarakan seni pertunjukan salah satunya sajian topeng di Bali, s...
PREDIKSI pertumbuhan penduduk suku Baduy berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk dan jumlah KK dalam 12 tahun ke depan adalah sebagai berikut: Keterbat...
“Tidak datang untuk validasi keren, ini caraku untuk mengekspresikan diri dan merayakan musik yang kucintai!” Begitu ungkapan yang seringkali ada di benak saya ketika mengunjun...
MENJELANG Hari Raya Galungan, ada satu hari yang jatuh pada Senin Pon wuku Dungulan, disebut sebagai Panyajan. Secara harfiah, Panyajan dari kata jaja&nbs...
Di balik keras dan kokohnya tembok pingitan, sebuah semangat terus membara. Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan pelopor emansipasi perempuan Indonesia, memperjuangkan hak-hak k...
KEBIJAKAN Keluarga Berencana (KB) ala Bali yang dicanangkan Gubernur Bali Wayan Koster, sentah kenapa, membuat saya gelisah. Sebagai perempuan muda yang belum menikah saya merasa...
SIANG itu, di Ruang Teater Taksu, Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Senin, 14 April 2025, I Kadek Nuartha Wijaya (17) dari PIK-R Yowana Dharma Bakti–SMK Negeri 3 Denpasar dan...
DALAM ruang seni kiwari para seniman berlomba-lomba untuk menciptakan kebaruan. Seniman ingin apa yang diciptakannya menjadi ciptaan paling baru dan belum ada duanya. Ide-ide pun...
“KONTEMPLASI Mewujudkan Kehidupan Shanti Jagadhita”, demikian tema Dharma Shanti Kolaborasi antara Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Kuta Selatan dan SMA Negeri 2 Kuta...