ADA tiga manfaat utama pelaksanaan Utsawa Dharma Gita di Bali.
Pertama, sebagai media belajar nilai-nilai tatwa (filsafat), etika, dan keagamaan bagi generasi muda. Tradisi melajah sambil magending (belajar sambil bernyanyi) adalah metode pembelajaran aktif yang diwarisi leluhur.
Kedua, secara spiritual, Dharma Gita merupakan bagian dari yadnya — cara umat Hindu mendekatkan diri kepada Tuhan lewat nyanyian suci. “Nyanyian itu mempersembahkan sari rasa dalam tubuh kita, seperti persembahan bunga dan upakara,” jelasnya.
Ketiga, UDG juga memiliki manfaat kesehatan. Melalui olah suara dan pengaturan napas (pranayama), kegiatan ini menyehatkan pernapasan dan menenangkan pikiran, serupa dengan praktik yoga.
Hal itu disampaikan Ketua Widya Sabha Provinsi Bali, Prof. Dr. Drs. I Made Surada, M.A, Selasa (28/10/2025).
Menurut Prof. Surada, Utsawa Dharma Gita bukan hanya lomba membaca sastra suci, tetapi sarana pelestarian warisan leluhur sejak abad ke-9. Tradisi membaca dan melagukan lontar seperti kakawin, geguritan, dan kidung, merupakan akar kebudayaan Bali.
Namun, kegiatan semacam ini kerap kalah pamor dibanding pembangunan fisik. “Membangun trotoar lebih mudah dilihat hasilnya. Tapi membangun mental melalui sastra itu hasilnya jangka panjang dan tak kasat mata,” tegasnya.
Prof. Surada mengatakan Utsawa Dharma Gita (UDG) ke-32 tahun 2025 yang berlangsung di Taman Budaya Provinsi Bali berjalan lancar meski sempat tertunda dari jadwal biasanya di bulan Juli. Namun, di balik kesuksesan itu, terselip keprihatinan: tidak semua kabupaten/kota mengirim peserta lengkap.
“Mungkin karena kendala anggaran, tetapi syukur semua bagian bisa terlaksana dengan baik,” ujar Prof. Surada.
Guru besar Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa ini menilai antusiasme generasi muda, terutama siswa SD, terhadap ajang budaya ini sebenarnya sangat besar. Namun, dukungan dari pemerintah daerah masih belum sepadan dengan semangat mereka.
“Berbeda dengan olahraga. Belum juara saja sudah disambut luar biasa. Sementara Bali, yang selalu juara umum UDG nasional, malah sepi perhatian,” sindirnya.
UDG sendiri pertama kali dirumuskan pemerintah pada tahun 1978, dimulai dari Bali lalu berkembang hingga tingkat nasional. Terakhir, pelaksanaan ke-15 digelar di Surakarta pada 2024 dan diikuti peserta dari 33 provinsi se-Indonesia.
Prof. Surada menilai, UDG sejatinya selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Bali, “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yang menekankan keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya.
“Kalau visi itu diibaratkan pohon, maka akar dari Sat Kerthi Loka Bali adalah sastra. Tanpa akar, pohon itu tak akan hidup,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk kembali menyuburkan akar budaya ini agar tidak layu di tengah gemerlap pembangunan fisik dan olahraga.
“Kalau akar budaya kita tidak dirawat, maka Bali hanya tinggal nama tanpa jiwa,” katanya. [T]
Reporter/Penulis: Bud
