BALI akhir-akhir ini begitu padat, terlebih Denpasar dan Badung. Padat bukan hanya menyadari bahwa Denpasar begitu banyak orang dan kendaraan, tapi juga bangunan-bangunan yang terasa semakin banyak.
Jika diingat, sebelum saya diharuskan bekerja, Denpasar tak pernah sepadat ini. Memang macet tapi hanya di beberapa tempat tertentu. Ke Denpasar biasanya hanya membutuhkan waktu 2 jam kurang, tapi akhir-akhir ini bisa sampai 3 jam dari Jembrana. Aneh bukan?
Jika tak merasa aneh, mungkin saya yang aneh. Kadang memikirkan perjalanan dari indekos ke tempat kerja yang jaraknya sekitar 10 menit saja terasa aneh. Saya harus melewati jalan yang padat, mobil yang berjalan sangat pelan seperti siput, padahal di depan masih sangat lenggang. Kadang juga memikirkan harus berhenti di lampu merah dan berlomba melewati lampu hijau yang waktu berganti ke merah tidak sepadan dengan banyaknya kendaraan yang menunggu. Pada akhirnya, kita tidak saling mengalah. Apa itu bijaksana di lampu merah? Tidak akan ada!
Hidup makin menua dan memadat. Kadang kala saya sesekali mengerutu di jalan. Walaupun dengan keadaan mood yang stabil. Menggerutu itu disebabkan hanya karena kenalpot yang bising dari motor-motor yang tak segera ditindak oleh polisi membuat kuping terasa ingin meledak. Jika ditambah dengan kemacetan dan panasnya Denpasar, kepala ini semakin menggila rasanya.
Belum lagi ketika melewati jalan yang padat sekali dan ada TPA yang sampahnya berserakan dan baunya menembus masker 2 lapis. Ah! Sialan baunya!
Tapi di tengah-tengah kemarahan itu, saya jadi ingat jika banyak sekali kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita ini. Saya ingin menghela nafas tapi ingat bau sampah masih tercium.
Sambil mengendarai Jengki –motor yang amat saya sayangi—sembari menumbus kemacetan, saya berpikir bahwa kami masyarakat Bali adalah orang paling bijak. Dari dulu kami terus diberikan kebijakan yang membuat –mungkin saya—selalu menghela nafas sangat dalam. Saya selalu berpikir, oh ya, saya orang Bali harus bijak karena banyak diberi kebijakan.
Betapa bijaknya orang Bali. Beberapa hari lalu, banjir bandang melanda Denpasar. Tumben. Saya bilang tumben, karena beberapa tahun ini di Denpasar, jika hujan saya hanya menemukan air yang menggenang. Ya, tak terlalu tinggi, hanya setinggi lutut. Jika membawa Jengki pasti masih bisa dilewati. Tak akan ada korban, apalagi rumah yang tenggelam hampir sampai atap. Saya pikir ini hanya masalah pemerintah yang gagal mengelola drainase. Itu sudah biasa pikir saya.
Namun hari itu berbeda. Hujan itu saya kira hanya hujan biasa yang akan mereda sekejap lagi. Tapi baru saja melihat media sosial, ternyata sangat parah dari dugaan saya. Ini bukan bencana biasa. Tumben, sungguh tumben sekali. Banyak rumah terendam sampai rusak. Hari itu, banyak teman yang mengirim foto dan video di tempat mereka. Ada yang terpaksa mengungsi ke lantai 2 dan ada yang pasrah saja ikut terendam banjir. Untung saja, tak ada yang terluka, hanya kerugian material saja katanya.
Beberapa hari berlalu, hujan masih saja mengguyur Denpasar saat pagi hingga siang. Ini menjadi ketakutan orang-orang akan banjir susulan. Sekolah dipulangkan lebih awal jika hujan dirasa sudah sangat deras sejak pagi. Pemerintah masih membuat alasan. Banjir karena ini dan itu (saya menulis ini dan itu karena Gubernur kita yang bijak mengatakan “karena di sini dan di situ” entah di mana).
Yang menjadi perdebatan besar adalah ketika Gubernur melalui Dinas Pendidikan –katanya-membuat kebijakan, mengharuskan PNS dan P3K turut andil untuk menyumbang bantuan uang untuk korban banjir. Saya kira seiklasnya. Karena pikir saya ini adalah sumbangan sukarela. Ternyata, PNS dan P3K itu dituntut nominal yang tidak sedikit. Sekali sumbang kita seperti membayar BPJS Kesehatan, iuran suka-duka, arisan guru-guru dan keperluan rumah tangga sekaligus.
Entah apa yang ada dalam pikiran Gubernur kita yang bijak. Padahal, tak semua PNS kaya, tak semua juga P3K kaya. Sampai-sampai kebijakan itu terceplos dari mulutnya. Untung saja, saya bukan PNS apalagi P3K. Misalnya jika saya adalah P3K yang baru saja dilantik, baru saja menikmati gaji bulan lalu yang sudah habis membayar cicilan, Indekos, BPJS Kesehatan, iuran suka-duka, arisan guru-guru dan keperluan-keperluan lain. Mungkin saja, saya hanya bisa menikmati menjadi orang Bali yang bijak atas kebijakan orang yang lebih bijak.
Ah, pelik sekali ternyata. PNS dan P3K hanya bisa mengeluh dan menggerutu di dalam hati. Jika ada yang berani sedikit mungkin akan mulai perdebatan di Facebook. Mungkin ada juga yang sudah bayar karena terpaksa. Setelahnya? Mereka dituntut menjadi orang yang bijak. Menjadi orang Bali yang bijak karena diberi kebijakan. [T]
Penulis: Satria Aditya
Editor: Adnyana Ole
