Antara Kedengkian dan Ijazah Jokowi
POLEMIK ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dicurigai palsu oleh para “pembenci Jokowi”, yang disinyalir masa pendukung...
SAYA sering merasa aneh ketika mendengar orang bicara soal musik. Ada yang bilang, musik itu “rezeki seni dari langit”. Ada pula yang bilang musik itu sekadar “hiburan”. Tapi di sela-sela itu, saya menemukan satu ironi: ketika musik hadir di telinga kita, banyak yang lupa kalau di baliknya ada keringat, waktu, bahkan doa.
Coba bayangkan begini: ada seorang musisi yang memikirkan notasi sampai larut malam, ada produser yang bolak-balik mengedit mixing sampai telinganya panas, ada teknisi studio yang menyalakan komputer lebih lama daripada ia menyapa matahari. Dan akhirnya, sebuah lagu lahir. Namun, ketika lagu itu masuk ke dunia digital, orang lebih suka mencarinya di situs bajakan ketimbang membayar Rp10.000 untuk mendengarnya secara sah.
LMKN, atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sering jadi bahan debat di warung kopi maupun forum musisi. Ada yang menyebut lembaga ini sebagai “jalan tengah” antara hak cipta dan publik. Ada pula yang menganggapnya sekadar simbol birokrasi yang tak menyentuh akar.
Saya pernah mendengar obrolan seorang teman: “Kenapa sih uang royalti harus lewat lembaga itu? Bukannya lebih enak kalau langsung ke musisinya?”
Saya hanya mengangguk. Tapi di kepala, saya tahu jawabannya tidak sesederhana itu. LMKN dibuat agar distribusi royalti lebih rapi, lebih adil. Tapi di negeri yang sering bingung membedakan antara hak dan gratisan, lembaga itu akhirnya seperti lampu jalan yang cahayanya sering tertutup debu. Ada, tapi tidak terang.
Orang Indonesia suka musik. Dari dangdut di pesta kawinan, pop melayu di angkot, EDM di kafe malam, sampai kidung rohani di gereja. Musik menyatu dengan hidup. Tapi ironisnya, sebagian besar orang tidak suka membayar musik.
Saya teringat cerita seorang kawan yang punya studio rekaman kecil, Escapia Mount Recording. Di sana, ia mencoba menjaga standar kualitas rekaman sebaik mungkin. Mikrofon kelas profesional, ruangan kedap suara, mixing yang teliti. Tapi ketika hasil rekaman itu dilempar ke pasaran, orang lebih senang mencari bajakannya. Seolah-olah, musik yang dihasilkan dengan biaya besar itu hanyalah “udara gratis” yang boleh dihirup siapa saja.
Apakah salah kalau orang tidak mau bayar musik? Bagi saya, ini bukan sekadar soal salah atau benar. Ini soal cara kita memandang kerja kreatif. Kita rela bayar kopi susu seharga Rp35.000 di kafe, tapi menganggap lagu seharga Rp5.000 itu mahal. Ada sesuatu yang janggal di situ.
Saya ingat, dulu di sekolah, ada kawan yang selalu bawa CD bajakan. Isinya lagu-lagu Barat terbaru, yang diunduh entah dari mana. Saat itu, saya ikut mendengarkan tanpa rasa bersalah. Bagi kami, itu biasa saja. CD asli dianggap terlalu mahal, dan lagi pula “tidak ada yang rugi kan?”.
Namun ketika saya dewasa, bertemu dengan orang-orang yang hidup dari musik, barulah saya sadar: pembajakan itu seperti bayangan hitam yang selalu mengganggu. Tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Ia menempel di dinding-dinding kamar musisi, di meja produser, di lembar laporan studio rekaman. Bayangan itu merampas sesuatu yang tidak kasat mata: hak untuk dihargai.
Ada masa ketika musik dianggap sakral. Dinyanyikan untuk upacara, ditabuh untuk menyambut musim tanam, atau diperdengarkan untuk menyampaikan doa. Tapi di era sekarang, musik lebih sering jadi background video TikTok, jadi teman jogging, atau sekadar pengusir sepi di perjalanan.
Musik turun derajat menjadi “konsumsi instan”. Dan ketika musik dianggap instan, orang merasa wajar tidak membayarnya. Padahal, justru karena musik itu menemani momen personal kita—entah patah hati, jatuh cinta, atau kegelisahan—kita seharusnya lebih sadar akan nilainya.
LMKN berdiri di tengah-tengah tarik-menarik ini. Di satu sisi, negara ingin memberi perlindungan hukum. Di sisi lain, pasar digital bergerak terlalu cepat. Spotify, YouTube, Joox, hingga TikTok memutar musik setiap detik, dengan algoritma yang tidak selalu memihak musisi kecil.
Pertanyaannya: apakah LMKN cukup kuat menghadapi arus itu? Atau hanya jadi papan nama yang tak mampu menghadapi tsunami digital?
Kalau saya boleh jujur, saya khawatir LMKN sering hanya sibuk pada laporan dan birokrasi. Sementara musisi yang lagunya dibajak di pojok kota, tidak pernah tahu harus mengadu ke mana.
Ada satu hal yang jarang kita sadari: musik bukan hanya seni, tapi juga kerja. Sama seperti petani menanam padi, nelayan melaut, atau buruh pabrik memeras keringat. Bedanya, hasil kerja musisi sering dianggap “tidak nyata”. Padahal, justru di balik ketidaknyataan itu, ada realitas ekonomi yang keras.
Saya pernah bertemu seorang vokalis indie yang bercerita: “Bang, kalau bukan karena manggung, saya enggak bisa makan. Streaming itu cuma cukup buat beli bensin motor.”
Kata-kata itu membekas. Karena saya tahu, lagu yang ia buat sebenarnya menolong banyak orang. Teman saya pernah sembuh dari depresi ringan hanya karena mendengar salah satu lagunya. Tetapi, musisi itu sendiri kesulitan untuk sekadar bertahan hidup.
Mungkin inilah saatnya kita bertanya: apakah kita benar-benar mencintai musik, atau hanya ingin menikmatinya secara gratis? Apakah kita jujur terhadap kerja orang lain?
Kalau kita bisa membayar makanan, transportasi, bahkan kuota internet, kenapa kita enggan membayar musik? Apakah musik memang tidak bernilai di mata kita?
Saya tidak ingin menutup tulisan ini dengan pesimisme. Karena saya tahu, masih ada orang-orang yang peduli. Ada komunitas kecil yang membeli rilisan fisik meski jarang diputar. Ada penonton yang mau bayar tiket konser meski mahal. Ada pula studio seperti Escapia Mount Recording yang terus bertahan, menjaga kualitas rekaman meski keuntungan tipis.
Harapan itu kecil, tapi nyata. Seperti lilin di tengah gelap, ia tetap memberi cahaya.
Pada akhirnya, musik bukan hanya soal nada atau kata. Ia adalah ujian bagi kejujuran kita sebagai manusia: maukah kita menghargai kerja orang lain, atau terus bersembunyi di balik alasan “gratisan”?
LMKN mungkin masih harus mencari cara agar lebih relevan. Industri musik mungkin harus beradaptasi dengan algoritma digital. Tapi kita, pendengar, punya tugas sederhana: membayar musik yang kita nikmati. Karena dengan itu, kita sedang menjaga kehidupan musisi, menjaga doa yang mereka titipkan dalam setiap nada, dan menjaga diri kita sendiri dari kebiasaan mencuri hal-hal kecil yang tak kita sadari. [T]
Penulis: Aminova
Editor: Adnyana Ole
POLEMIK ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dicurigai palsu oleh para “pembenci Jokowi”, yang disinyalir masa pendukung...
TULISAN ini saya persembahkan untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan LISTIBIYA Kabupaten Badung. Dalam membicarakan seni pertunjukan salah satunya sajian topeng di Bali, s...
PREDIKSI pertumbuhan penduduk suku Baduy berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk dan jumlah KK dalam 12 tahun ke depan adalah sebagai berikut: Keterbat...
“Tidak datang untuk validasi keren, ini caraku untuk mengekspresikan diri dan merayakan musik yang kucintai!” Begitu ungkapan yang seringkali ada di benak saya ketika mengunjun...
MENJELANG Hari Raya Galungan, ada satu hari yang jatuh pada Senin Pon wuku Dungulan, disebut sebagai Panyajan. Secara harfiah, Panyajan dari kata jaja&nbs...
Di balik keras dan kokohnya tembok pingitan, sebuah semangat terus membara. Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan pelopor emansipasi perempuan Indonesia, memperjuangkan hak-hak k...
KEBIJAKAN Keluarga Berencana (KB) ala Bali yang dicanangkan Gubernur Bali Wayan Koster, sentah kenapa, membuat saya gelisah. Sebagai perempuan muda yang belum menikah saya merasa...
SIANG itu, di Ruang Teater Taksu, Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Senin, 14 April 2025, I Kadek Nuartha Wijaya (17) dari PIK-R Yowana Dharma Bakti–SMK Negeri 3 Denpasar dan...
DALAM ruang seni kiwari para seniman berlomba-lomba untuk menciptakan kebaruan. Seniman ingin apa yang diciptakannya menjadi ciptaan paling baru dan belum ada duanya. Ide-ide pun...
“KONTEMPLASI Mewujudkan Kehidupan Shanti Jagadhita”, demikian tema Dharma Shanti Kolaborasi antara Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Kuta Selatan dan SMA Negeri 2 Kuta...