Pendidikan di Era Kolonial, Sebuah Catatan Perenungan
PENDIDIKAN adalah hak semua orang tanpa kecuali, termasuk di negeri kita. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dijamin oleh konstitusi sebagaimana tersebut dalam Pas...
SAYA sering merasa aneh ketika mendengar orang bicara soal musik. Ada yang bilang, musik itu “rezeki seni dari langit”. Ada pula yang bilang musik itu sekadar “hiburan”. Tapi di sela-sela itu, saya menemukan satu ironi: ketika musik hadir di telinga kita, banyak yang lupa kalau di baliknya ada keringat, waktu, bahkan doa.
Coba bayangkan begini: ada seorang musisi yang memikirkan notasi sampai larut malam, ada produser yang bolak-balik mengedit mixing sampai telinganya panas, ada teknisi studio yang menyalakan komputer lebih lama daripada ia menyapa matahari. Dan akhirnya, sebuah lagu lahir. Namun, ketika lagu itu masuk ke dunia digital, orang lebih suka mencarinya di situs bajakan ketimbang membayar Rp10.000 untuk mendengarnya secara sah.
LMKN, atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sering jadi bahan debat di warung kopi maupun forum musisi. Ada yang menyebut lembaga ini sebagai “jalan tengah” antara hak cipta dan publik. Ada pula yang menganggapnya sekadar simbol birokrasi yang tak menyentuh akar.
Saya pernah mendengar obrolan seorang teman: “Kenapa sih uang royalti harus lewat lembaga itu? Bukannya lebih enak kalau langsung ke musisinya?”
Saya hanya mengangguk. Tapi di kepala, saya tahu jawabannya tidak sesederhana itu. LMKN dibuat agar distribusi royalti lebih rapi, lebih adil. Tapi di negeri yang sering bingung membedakan antara hak dan gratisan, lembaga itu akhirnya seperti lampu jalan yang cahayanya sering tertutup debu. Ada, tapi tidak terang.
Orang Indonesia suka musik. Dari dangdut di pesta kawinan, pop melayu di angkot, EDM di kafe malam, sampai kidung rohani di gereja. Musik menyatu dengan hidup. Tapi ironisnya, sebagian besar orang tidak suka membayar musik.
Saya teringat cerita seorang kawan yang punya studio rekaman kecil, Escapia Mount Recording. Di sana, ia mencoba menjaga standar kualitas rekaman sebaik mungkin. Mikrofon kelas profesional, ruangan kedap suara, mixing yang teliti. Tapi ketika hasil rekaman itu dilempar ke pasaran, orang lebih senang mencari bajakannya. Seolah-olah, musik yang dihasilkan dengan biaya besar itu hanyalah “udara gratis” yang boleh dihirup siapa saja.
Apakah salah kalau orang tidak mau bayar musik? Bagi saya, ini bukan sekadar soal salah atau benar. Ini soal cara kita memandang kerja kreatif. Kita rela bayar kopi susu seharga Rp35.000 di kafe, tapi menganggap lagu seharga Rp5.000 itu mahal. Ada sesuatu yang janggal di situ.
Saya ingat, dulu di sekolah, ada kawan yang selalu bawa CD bajakan. Isinya lagu-lagu Barat terbaru, yang diunduh entah dari mana. Saat itu, saya ikut mendengarkan tanpa rasa bersalah. Bagi kami, itu biasa saja. CD asli dianggap terlalu mahal, dan lagi pula “tidak ada yang rugi kan?”.
Namun ketika saya dewasa, bertemu dengan orang-orang yang hidup dari musik, barulah saya sadar: pembajakan itu seperti bayangan hitam yang selalu mengganggu. Tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Ia menempel di dinding-dinding kamar musisi, di meja produser, di lembar laporan studio rekaman. Bayangan itu merampas sesuatu yang tidak kasat mata: hak untuk dihargai.
Ada masa ketika musik dianggap sakral. Dinyanyikan untuk upacara, ditabuh untuk menyambut musim tanam, atau diperdengarkan untuk menyampaikan doa. Tapi di era sekarang, musik lebih sering jadi background video TikTok, jadi teman jogging, atau sekadar pengusir sepi di perjalanan.
Musik turun derajat menjadi “konsumsi instan”. Dan ketika musik dianggap instan, orang merasa wajar tidak membayarnya. Padahal, justru karena musik itu menemani momen personal kita—entah patah hati, jatuh cinta, atau kegelisahan—kita seharusnya lebih sadar akan nilainya.
LMKN berdiri di tengah-tengah tarik-menarik ini. Di satu sisi, negara ingin memberi perlindungan hukum. Di sisi lain, pasar digital bergerak terlalu cepat. Spotify, YouTube, Joox, hingga TikTok memutar musik setiap detik, dengan algoritma yang tidak selalu memihak musisi kecil.
Pertanyaannya: apakah LMKN cukup kuat menghadapi arus itu? Atau hanya jadi papan nama yang tak mampu menghadapi tsunami digital?
Kalau saya boleh jujur, saya khawatir LMKN sering hanya sibuk pada laporan dan birokrasi. Sementara musisi yang lagunya dibajak di pojok kota, tidak pernah tahu harus mengadu ke mana.
Ada satu hal yang jarang kita sadari: musik bukan hanya seni, tapi juga kerja. Sama seperti petani menanam padi, nelayan melaut, atau buruh pabrik memeras keringat. Bedanya, hasil kerja musisi sering dianggap “tidak nyata”. Padahal, justru di balik ketidaknyataan itu, ada realitas ekonomi yang keras.
Saya pernah bertemu seorang vokalis indie yang bercerita: “Bang, kalau bukan karena manggung, saya enggak bisa makan. Streaming itu cuma cukup buat beli bensin motor.”
Kata-kata itu membekas. Karena saya tahu, lagu yang ia buat sebenarnya menolong banyak orang. Teman saya pernah sembuh dari depresi ringan hanya karena mendengar salah satu lagunya. Tetapi, musisi itu sendiri kesulitan untuk sekadar bertahan hidup.
Mungkin inilah saatnya kita bertanya: apakah kita benar-benar mencintai musik, atau hanya ingin menikmatinya secara gratis? Apakah kita jujur terhadap kerja orang lain?
Kalau kita bisa membayar makanan, transportasi, bahkan kuota internet, kenapa kita enggan membayar musik? Apakah musik memang tidak bernilai di mata kita?
Saya tidak ingin menutup tulisan ini dengan pesimisme. Karena saya tahu, masih ada orang-orang yang peduli. Ada komunitas kecil yang membeli rilisan fisik meski jarang diputar. Ada penonton yang mau bayar tiket konser meski mahal. Ada pula studio seperti Escapia Mount Recording yang terus bertahan, menjaga kualitas rekaman meski keuntungan tipis.
Harapan itu kecil, tapi nyata. Seperti lilin di tengah gelap, ia tetap memberi cahaya.
Pada akhirnya, musik bukan hanya soal nada atau kata. Ia adalah ujian bagi kejujuran kita sebagai manusia: maukah kita menghargai kerja orang lain, atau terus bersembunyi di balik alasan “gratisan”?
LMKN mungkin masih harus mencari cara agar lebih relevan. Industri musik mungkin harus beradaptasi dengan algoritma digital. Tapi kita, pendengar, punya tugas sederhana: membayar musik yang kita nikmati. Karena dengan itu, kita sedang menjaga kehidupan musisi, menjaga doa yang mereka titipkan dalam setiap nada, dan menjaga diri kita sendiri dari kebiasaan mencuri hal-hal kecil yang tak kita sadari. [T]
Penulis: Aminova
Editor: Adnyana Ole
PENDIDIKAN adalah hak semua orang tanpa kecuali, termasuk di negeri kita. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dijamin oleh konstitusi sebagaimana tersebut dalam Pas...
TAHUN 2025 ini Puri Gangga Resort genap berjalan selama 11 tahun. Perjalanan hingga 11 tahun ini tidaklah mudah di tengah begitu banyaknya persaingan di dunia hospitality di Bali,...
PROJEK Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P-5) di SMA Negeri 2 Kuta Selatan (Toska) telah memasuki fase akhir, bersamaan dengan berakhirnya Program Sekolah Penggerak (PSP)....
JUDUL Segara Gunung karya Made Sudana ini memadukan dua elemen alam yang sangat ikonikal: lautan dan gunung. Dalam tradisi Bali, gunung sering kali dianggap sebagai tempat suci, l...
DI Sekolah, fenomena bullying (dalam bahasa Indoneisa biasa ditulis membuli) sudah menjadi ancaman besar bagi dunia kanak-kanak, atau remaja yang baru bisa mimpi basah. Dan kekera...
“siapa yang mampu memberi nama,dialah yang menguasai, karena nama adalah identitas,dan sekaligus sebuah harapan.”(Michel Foucoult) WAWASAN Nusantara sebagai filosofi kesatuan b...
Selasar Sebelum Selasa Kau kepala, menuju UtaraAku ekor yang setia Sehelai rambutmu,putihMemori lama dari lebat pikiranku,terpilih Lalu, dinding kacaPantulanmu sengaja ta...
KOTA ini benar-benar sangat panas. Kaktus-kaktus tumbuh di halaman setiap rumah dan taman-taman mengganti pohonan. Mengganti bunga-bunga. Setiap pagi yang seharusnya dingin pun...
MENJELANG sore, seekor beruang madu ditangkap oleh para pemburu dan dibawa ke kebun binatang Zoole. Kebun binatang Zoole merupakan tempat yang sangat luas tetapi sepi. Letaknya ja...
PADA April 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh laporan yang menyebutkan bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng, Bali, tidak mampu membaca...