Efek Peran Ganda Pemimpin Adat di Baduy
PENJELASAN serta uraian yang penulis paparkan di beberapa tulisan terdahulu cukup untuk menarik beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya di kesukuan Baduy memang telah lama terjadi di...
SAYA sering merasa aneh ketika mendengar orang bicara soal musik. Ada yang bilang, musik itu “rezeki seni dari langit”. Ada pula yang bilang musik itu sekadar “hiburan”. Tapi di sela-sela itu, saya menemukan satu ironi: ketika musik hadir di telinga kita, banyak yang lupa kalau di baliknya ada keringat, waktu, bahkan doa.
Coba bayangkan begini: ada seorang musisi yang memikirkan notasi sampai larut malam, ada produser yang bolak-balik mengedit mixing sampai telinganya panas, ada teknisi studio yang menyalakan komputer lebih lama daripada ia menyapa matahari. Dan akhirnya, sebuah lagu lahir. Namun, ketika lagu itu masuk ke dunia digital, orang lebih suka mencarinya di situs bajakan ketimbang membayar Rp10.000 untuk mendengarnya secara sah.
LMKN, atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sering jadi bahan debat di warung kopi maupun forum musisi. Ada yang menyebut lembaga ini sebagai “jalan tengah” antara hak cipta dan publik. Ada pula yang menganggapnya sekadar simbol birokrasi yang tak menyentuh akar.
Saya pernah mendengar obrolan seorang teman: “Kenapa sih uang royalti harus lewat lembaga itu? Bukannya lebih enak kalau langsung ke musisinya?”
Saya hanya mengangguk. Tapi di kepala, saya tahu jawabannya tidak sesederhana itu. LMKN dibuat agar distribusi royalti lebih rapi, lebih adil. Tapi di negeri yang sering bingung membedakan antara hak dan gratisan, lembaga itu akhirnya seperti lampu jalan yang cahayanya sering tertutup debu. Ada, tapi tidak terang.
Orang Indonesia suka musik. Dari dangdut di pesta kawinan, pop melayu di angkot, EDM di kafe malam, sampai kidung rohani di gereja. Musik menyatu dengan hidup. Tapi ironisnya, sebagian besar orang tidak suka membayar musik.
Saya teringat cerita seorang kawan yang punya studio rekaman kecil, Escapia Mount Recording. Di sana, ia mencoba menjaga standar kualitas rekaman sebaik mungkin. Mikrofon kelas profesional, ruangan kedap suara, mixing yang teliti. Tapi ketika hasil rekaman itu dilempar ke pasaran, orang lebih senang mencari bajakannya. Seolah-olah, musik yang dihasilkan dengan biaya besar itu hanyalah “udara gratis” yang boleh dihirup siapa saja.
Apakah salah kalau orang tidak mau bayar musik? Bagi saya, ini bukan sekadar soal salah atau benar. Ini soal cara kita memandang kerja kreatif. Kita rela bayar kopi susu seharga Rp35.000 di kafe, tapi menganggap lagu seharga Rp5.000 itu mahal. Ada sesuatu yang janggal di situ.
Saya ingat, dulu di sekolah, ada kawan yang selalu bawa CD bajakan. Isinya lagu-lagu Barat terbaru, yang diunduh entah dari mana. Saat itu, saya ikut mendengarkan tanpa rasa bersalah. Bagi kami, itu biasa saja. CD asli dianggap terlalu mahal, dan lagi pula “tidak ada yang rugi kan?”.
Namun ketika saya dewasa, bertemu dengan orang-orang yang hidup dari musik, barulah saya sadar: pembajakan itu seperti bayangan hitam yang selalu mengganggu. Tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Ia menempel di dinding-dinding kamar musisi, di meja produser, di lembar laporan studio rekaman. Bayangan itu merampas sesuatu yang tidak kasat mata: hak untuk dihargai.
Ada masa ketika musik dianggap sakral. Dinyanyikan untuk upacara, ditabuh untuk menyambut musim tanam, atau diperdengarkan untuk menyampaikan doa. Tapi di era sekarang, musik lebih sering jadi background video TikTok, jadi teman jogging, atau sekadar pengusir sepi di perjalanan.
Musik turun derajat menjadi “konsumsi instan”. Dan ketika musik dianggap instan, orang merasa wajar tidak membayarnya. Padahal, justru karena musik itu menemani momen personal kita—entah patah hati, jatuh cinta, atau kegelisahan—kita seharusnya lebih sadar akan nilainya.
LMKN berdiri di tengah-tengah tarik-menarik ini. Di satu sisi, negara ingin memberi perlindungan hukum. Di sisi lain, pasar digital bergerak terlalu cepat. Spotify, YouTube, Joox, hingga TikTok memutar musik setiap detik, dengan algoritma yang tidak selalu memihak musisi kecil.
Pertanyaannya: apakah LMKN cukup kuat menghadapi arus itu? Atau hanya jadi papan nama yang tak mampu menghadapi tsunami digital?
Kalau saya boleh jujur, saya khawatir LMKN sering hanya sibuk pada laporan dan birokrasi. Sementara musisi yang lagunya dibajak di pojok kota, tidak pernah tahu harus mengadu ke mana.
Ada satu hal yang jarang kita sadari: musik bukan hanya seni, tapi juga kerja. Sama seperti petani menanam padi, nelayan melaut, atau buruh pabrik memeras keringat. Bedanya, hasil kerja musisi sering dianggap “tidak nyata”. Padahal, justru di balik ketidaknyataan itu, ada realitas ekonomi yang keras.
Saya pernah bertemu seorang vokalis indie yang bercerita: “Bang, kalau bukan karena manggung, saya enggak bisa makan. Streaming itu cuma cukup buat beli bensin motor.”
Kata-kata itu membekas. Karena saya tahu, lagu yang ia buat sebenarnya menolong banyak orang. Teman saya pernah sembuh dari depresi ringan hanya karena mendengar salah satu lagunya. Tetapi, musisi itu sendiri kesulitan untuk sekadar bertahan hidup.
Mungkin inilah saatnya kita bertanya: apakah kita benar-benar mencintai musik, atau hanya ingin menikmatinya secara gratis? Apakah kita jujur terhadap kerja orang lain?
Kalau kita bisa membayar makanan, transportasi, bahkan kuota internet, kenapa kita enggan membayar musik? Apakah musik memang tidak bernilai di mata kita?
Saya tidak ingin menutup tulisan ini dengan pesimisme. Karena saya tahu, masih ada orang-orang yang peduli. Ada komunitas kecil yang membeli rilisan fisik meski jarang diputar. Ada penonton yang mau bayar tiket konser meski mahal. Ada pula studio seperti Escapia Mount Recording yang terus bertahan, menjaga kualitas rekaman meski keuntungan tipis.
Harapan itu kecil, tapi nyata. Seperti lilin di tengah gelap, ia tetap memberi cahaya.
Pada akhirnya, musik bukan hanya soal nada atau kata. Ia adalah ujian bagi kejujuran kita sebagai manusia: maukah kita menghargai kerja orang lain, atau terus bersembunyi di balik alasan “gratisan”?
LMKN mungkin masih harus mencari cara agar lebih relevan. Industri musik mungkin harus beradaptasi dengan algoritma digital. Tapi kita, pendengar, punya tugas sederhana: membayar musik yang kita nikmati. Karena dengan itu, kita sedang menjaga kehidupan musisi, menjaga doa yang mereka titipkan dalam setiap nada, dan menjaga diri kita sendiri dari kebiasaan mencuri hal-hal kecil yang tak kita sadari. [T]
Penulis: Aminova
Editor: Adnyana Ole
PENJELASAN serta uraian yang penulis paparkan di beberapa tulisan terdahulu cukup untuk menarik beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya di kesukuan Baduy memang telah lama terjadi di...
TUMPEK Klurut, sebagai salah satu rahina suci dalam ajaran agama Hindu di Bali, memiliki makna yang sangat mendalam dalam memperkuat spiritualitas individu dan kolektif. Lebih dar...
DI sebuah lereng gunung, kabut berarak, beranjak, oleh pancaran surya, oleh tabuhan gamelan, oleh keramaian. Siklus peristiwa mengumpulkan warga, mengumpulkan cahaya, mengkonsentr...
Merdeka Sunyi (untuk semua yang perlahan gugur dari luka)aku pernah jadi tamanyang menumbuhkan kabutmudari benih ragu yang kau bisikkan di sela embun daun-daunku luruhsatu p...
IA bukan Abraham Lincoln, tapi Abraham dari Lionbrew. Bedanya, yang ini tak memberi pidato, tapi sloki bir. Dan panggungnya bukan di Gedung Putih, melainkan stan kecil di tengah U...
IGP Rahman Desyanta, yang akrab disapa Gede Anta, mendapat kehormatan untuk mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP), sebuah program pertukaran profesional bergen...
BUKU Identitas Lintas Budaya: Jejak Jepang dalam Teks Sastrawan Bali karya Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt., memperkaya perspektif kajian sastra, khususnya dalam...
“Kami tahu, tak ada kata maaf yang bisa menghapus kesalahan kami, tak ada air mata yang bisa membasuh keburukan kami, selain maaf dan air matamu, guru.” Kalimat di atas adalah...
“Hey, do you sell this sauce? How much is it?” tanya seorang turis perempuan, menunjuk botol sambal di meja. “It’s thirtyfive thousand Rupiah,” jawab Boy ramah. Tanpa banyak...
TAHUN anggaran ini fakultas menerima lima pegawai baru. Mereka adalah Pawit, Hendra, Yitno, Ranto, dan Didin. Sebetulnya fakultas mengajukan sepuluh calon pegawai. Namun karena ke...