Uang, Komunikasi, dan Politik

KETIKA anak perempuan memutuskan hendak menikah, istri saya menasihatinya agar hidup rukun dengan suaminya kelak. Pertengkaran atau keributan memang tak terhindarkan dalam rumah tangga, namun jangan sampai ribut masalah uang. Itu hal yang memalukan, karena menyangkut adab komunikasi dalam keluarga.

Akan tetapi nasihat itu tentunya tidak berlaku bagi semua orang, karena banyak orang yang justru menciptakan keributan untuk mendapatkan uang. Sebut saja preman, pengusaha nakal, politisi busuk, pejabat korup, dan oknum aparat keamanan; mereka siap bertengkar untuk berebut uang.

Uang memang sering menjadi sumber masalah komunikasi interpersonal. Tidak sedikit perceraian terjadi antara suami istri bukan lantaran perselingkuhan, tetapi karena uang yang tak mencukupi rumah tangga mereka. Orang yang ditagih utang bisa lebih galak dari yang memberi utang. Putus jalinan komunikasi antarteman, tetangga, dan saudara karena uang.

 Konon, ayah seorang artis ternama pernah bercanda jika ingin melamar anaknya harus menyediakan uang mahar lima miliar rupiah. Uang menjadi sesuatu yang mampu membunuh kesakralan sebuah pernikahan. Hidup berumah tangga hanya dinilai dari seberapa besar orang mampu menyiapkan uang untuk menebus anaknya.

Begitulah uang. Ia bukan lagi sekadar alat pembayaran yang sah, namun dapat menjelma sebagai simbol cinta, kuasa, bahkan doa. Uang telah menjadi “agama” baru bagi banyak orang. Uang mampu mengubah dan menjadikan apa pun dan siapa pun. Jabatan yang sakral pun bisa hilang kewibawaannya karena uang.

Harimau dan kucing yang galak dapat menjadi jinak karena uang yang diberikan tikus. Mereka bukan lagi memusuhi dan memangsa tikus, tapi merawatnya dengan baik demi uang. Bahkan anak-anak tikus pun akan dirawat dan dimanja oleh harimau dan kucing. Semua karena uang.

Uang bukan hanya mampu menciptakan stratifikasi, namun juga transendensi. Maka dikenal uang haram dan uang halal, uang jasa, uang terima kasih, uang rakyat, uang pejabat, dan sebagainya. Serangkaian peringatan kemerdekaan bulan Agustus, banyak beredar status dan meme di media sosial: “Pejabat Merayakan Kemerdekaan Dengan Anggaran Negara, Sedangkan Rakyat Merayakan Dengan Iuran Bersama”.

Simbol Komunikasi

Uang harus dianalisis dengan cara komunikasi, begitu kata Simmel dan Burke (dalam Duncan, 1997). Uang harus diubah atau ditransformasikan menjadi sesuatu yang lain agar memiliki makna sosialnya. Sama seperti lambang apa pun, uang dapat memiliki kekuatan simbol metafora, analitis, abstrak, maupun sintesis. Banyak orang menganggap uang bukan sekadar cara, tetapi juga tujuan.            Dalam perspektif komunikasi, uang telah menjadi simbol dan pesan dalam proses komunikasi. Musik dan lagu bukan sekadar ingin mengkomunikasikan syair dan irama, tetapi juga melambangkan uang. Maka musik dan lagu bukan hanya pesan untuk disampaikan kepada publik, bukan semata untuk didengar, namun juga dikenakan royalti yang berujung uang.

Simbol komunikasi yang egaliter melekat pada uang. Mereka yang kaya belanja dengan uang, yang miskin juga membeli dengan uang. Mereka yang menjabat menerima gaji berupa uang, yang jelata juga mendapat upah berujud uang. Namun uang juga menciptakan ketidaksetaraan dalam komunikasi.

Seorang pejabat dan artis yang hidup bermewah-mewah bukan karena ia ingin menunjukkan bahwa uangnya tak pernah habis. Ia juga ingin mengkomunikasikan kepada orang lain, bahwa hidupnya lebih baik dari orang-orang yang tidak setara dengannya.

Ketidaksetaraan simbolisasi uang dapat terlihat dari gaji atau upah yang diterima seseorang. Guru dan dosen berperan penting dalam membentuk karakter manusia Indonesia ke depan. Guru dan dosen juga seorang komunikator yang menentukan kecerdasan anak-anak bangsa. Namun gaji guru dan dosen tak sebanding dengan gaji seorang karyawan BUMN. Itu karena guru dan dosen dianggap tak mampu menghasilkan barang yang secara instan dapat mendatangkan uang bagi pemerintah.

Guru dan dosen berdiri di depan kelas berjam-jam setiap harinya. Berbicara kepada peserta didik berjam-jam, berpikir dan menulis berjam-jam. Namun gaji guru dan dosen ibarat bumi dan langit jika dibandingkan dengan gaji anggota DPR yang konon tiga juta rupiah per hari. Sama-sama berkomunikasi kepada rakyat, namun uang yang diterima tidak setara. Seolah DPR begitu berjasa, sedangkan guru dan dosen dianggap beban negara.

 Sebagai simbol komunikasi, uang dapat menggambarkan banyak hal. C. Oldier mengatakan, arti penting uang secara simbolik adalah lebih penting ketimbang arti pentingnya secara nyata. Uang dapat melambangkan perhatian, ketidakpedulian, egoisme, dan kesombongan (Duncan,1997). Maka tidak heran bila para pejabat dan anggota DPR berjoget di tengah derita rakyat yang mengalami kesulitan keuangan. Mereka sudah banyak uang, mereka bisa sombong dan tak peduli dengan nasib rakyatnya.

Uang memang bukan sekadar cara berkomunikasi, namun juga tujuan komunikasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunggu bertahun-tahun untuk mendapat kenaikan gaji yang tak seberapa. Para buruh harus berdarah-darah demo untuk menuntut kenaikan upah. Sementara anggota DPR yang duduk manis dengan sedikit berbisik, gaji dan berbagai tunjangan langsung melambung tinggi.

Politik Uang

Puluhan ribu orang berdemonstrasi menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di Pati, Jawa Tengah. Di daerah lain bahkan ada kenaikan PBB yang mencapai 1000%. Belum lagi pajak-pajak lain yang dipungut dari rakyat di banyak sektor kehidupan. Semua masalah uang. Semua tentang rezim yang rakus mengeruk uang.

Uang telah menjadi bagian dari keputusan politik. Sayangnya, ketika uang berada dalam ruang politik acapkali lebih dilandasi hal-hal yang emosional ketimbang rasional. Padahal sebagaimana dikatakan Puntsch (1996), menjadikan emosi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah cara yang otoriter. Politik dan uang telah menggiring rakyat; bukan ke mana mereka ingin pergi, tetapi ke mana mereka harus pergi. Dan semua rezim yang otoriter tak pernah merasa bersalah ketika memeras uang rakyatnya.

Kredibilitas rezim dan keberlanjutan negara juga kerap diukur dari uang. Seberapa banyak pemerintah memiliki uang akan menggambarkan kredibilitas politiknya. Jika perlu berutang untuk mendapat uang. Dan ironi bagi republik yang baru saja genap 80 tahun merdeka ini, hampir 600 triliun rupiah anggaran negara dipakai untuk bayar utang. Agar rezim tetap dianggap digdaya, pemerintah pun akan menambah utang 781,9 triliun rupiah dalam RAPBN 2026.

Politik dan uang sangat menentukan sejauh mana rezim ini diterima oleh rakyatnya. Apa pun cara dan tujuannya. Anggaran makan bergizi sebesar 335 triliun rupiah adalah bentuk keputusan politik rezim agar dipercaya dan diterima rakyat. Dengan dalih peningkatan gizi, kesehatan, dan kecerdasan anak di masa depan, program makan bergizi gratis (MBG) sejatinya adalah politik derita rakyat. Tujuannya, agar rezim ini dipercaya, diterima, dan berkelanjutan.

 Dalam perspektif politik, masuknya uang dalam ranah kekuasaan sudah terjadi sejak lama. Sekitar tahun 1925 “agama uang” telah berkembang di Amerika, yang berlanjut ke berbagai negara hingga kini. Partai politik mencari pemimpin dalam kalangan pengusaha yang banyak uang. Akhirnya, politik menjadi identik dengan perusahaan, mirip komoditas, serupa dengan uang. Jika ingin berpolitik, banyak-banyaklah punya uang. Dan jika sudah berkuasa, banyak-banyaklah mencari uang.

Politik dapat menentukan arah kebiajakan apa pun, sepanjang ada uang. Thomas Carlyle (dalam Duncan, 1997) menyindir, barangsiapa memiliki uang satu sen, maka ia berdaulat (sejauh satu sen) atas seluruh manusia; memerintah para juru masak menyajikan santapan baginya, memerintah para bijak cendekia mengajarinya, dan memerintah para raja untuk menjaganya.

Betapa uang menjadi “agama” bagi mereka yang hendak berkuasa. Bila di masa lalu informasi adalah sumber kekuasaan, maka kini uang menjadi sumber dari segala sumber kekuasaan. Tak ada kekuasaan yang gratis. Tak ada kursi bupati, walikota, gubernur, presiden, dan DPR yang gratis. Semua perlu uang, dan pada akhirnya semua untuk menumpuk uang.

 Lantas apa yang dapat diharapkan rakyat, yang lebih sering tak punya uang? Barangkali hanya sederhana. Diperlukan komunikasi dan politik yang lebih bermartabat dan beradab. Bukan yang menuhankan uang. Bukan berjoget sambil memeras uang rakyat yang sudah terkuras. Karena uang bukan semata simbol komunikasi, tetapi juga rezim yang seharusnya beradab. [T]

Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole

BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU