Prof Lasmawan Sudah Hampir Pasti Jadi Rektor Undiksha
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sudah hampir pasti akan menjadi Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Artinya, selain mendapat suara terbanyak dalam prose...
DALAM salah satu film serial “Bidaah” dari negeri jiran Malaysia bertema penyimpangan ajaran dan praktik beragama, tokoh utama Walid memperkenalkan konsep “nikah batin” sebuah ikatan yang katanya sah secara spiritual, meski tak diakui secara hukum. Konsep absurd itu dibungkus dengan argumen seolah-olah suci dan lurus, meski kenyataannya timpang dan menyesatkan. Dalam konteks dunia pendidikan hari ini, para dosen di Indonesia menjalani versi lain dari “pernikahan batin” bukan dengan pasangan, melainkan dengan negara. Namanya Tukin Bathin.
Tunjangan kinerja (Tukin) semestinya menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras dosen dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tukin untuk dosen diberikan tanpa standar yang transparan, tanpa formula yang adil, dan tanpa pengakuan terhadap beban kerja intelektual yang dijalani. Relasi ini sah secara administratif, tapi menyakitkan secara moral. Negara hadir, tapi hanya sebagai pasangan formalitas.
Per 15 April 2025, melalui taklimat media dari utusan pemerintah di tiga kementerian terkait yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muliani akhirnya mengumumkan pencairan Tukin untuk 31.066 dosen ASN melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2025. Angka yang digelontorkan tidak kecil yaitu Rp 2,66 triliun. Kendati demikian, di balik euforia pencairan di bulan Juli mendatang, terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang belum dijawab: benarkah Tukin ini merupakan bentuk keadilan? Atau sekadar kompensasi birokratik yang menambal krisis kepercayaan dosen terhadap negara?
Kebijakan ini datang setelah bertahun-tahun desakan dari komunitas akademik hingga terbentuknya wadah dosen untuk berserikat di bawah naungan Serikat Pekerja Kampus (SPK), menyusul terbentuknya Asosiasi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) dan komunitas serupa. Sejak amanat Tukin bagi dosen ASN digulirkan dalam Perpres Nomor 153 Tahun 2015 dan turunannya, implementasinya justru mandek di tengah jalan selama hampir satu dekade.
Kini, ketika pemerintah akhirnya menyetujui pencairan Tukin, banyak pihak menilai kebijakan ini datang terlambat dan setengah hati. Tukin hanya berlaku ke depan, tanpa menyentuh masa lalu. Padahal, selama tahun-tahun sebelumnya, dosen tetap menjalankan tugas negara seperti mengajar, membimbing, meneliti, hingga mengabdi dalam berbagai kegiatan dan akreditasi program studi di masing-masing unit kerja. Dimensi retroaktif yang diabaikan ini mengindikasikan ketidakkonsistenan negara dalam menghargai jasa intelektual.
Ironisnya tak main-main. Seorang dosen di satuan pendidikan yang berstatus PTNBH dan PTN BLU Remunerasi yang menerapkan sistem remunerasi berdasarkan perpres nomor 19 tahun 2025 tidak menerima Tukin, namun menerima penghargaan atas kinerja berupa remunerasi yang berbeda-beda tiap kampus yang jauh lebih kecil dari pegawai kementerian yang bekerja di balik meja. Padahal dosen memikul beban yang luar biasa seperi mengajar, membimbing, meneliti, menulis jurnal, mengisi borang akreditasi, terlibat dalam beragam kegiatan prodi, fakultas, bahkan universitas. Akan tetapi penghargaan negara terhadap kerja ilmiah ini sangat minim baik dalam bentuk insentif maupun dukungan sistem.
Sistem evaluasi kinerja dosen pun kian menjauh dari substansi. Dosen dipaksa menyesuaikan diri dengan indikator teknokratis yang tak menggambarkan esensi kerja intelektual. Nilai kinerja dihitung dari ketepatan unggah dokumen, bukan dari kualitas gagasan atau dampak keilmuan. Ketika birokrasi menjadi ukuran tunggal, maka kampus hanya akan melahirkan orientasi pemenuhan data borang, bukan pemikir merdeka.
Fenomena ini melahirkan istilah satir yang layak direnungkan yaitu Tukin Bathin. Seperti halnya “nikah batin” dalam konsep ajaran menyimpang dari pemeran Walid, dosen merasa seolah-olah dihargai, tapi sejatinya dinomorduakan. Tukin diberikan, tapi tidak cukup untuk menopang hidup yang layak. Apresiasi diberikan, tapi hanya di atas kertas.
Tak sedikit akademisi muda yang akhirnya meninggalkan dunia kampus. Bukan karena hilang idealisme, tapi karena kehilangan kepercayaan bahwa negara akan berpihak pada pengetahuan. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan menghadapi krisis mutu pendidikan tinggi, dan pada akhirnya melahirkan krisis peradaban intelektual.
Pemerintah perlu menghentikan praktik relasi semu ini. Dosen bukan birokrat. Kinerja mereka tak bisa diseragamkan dengan pegawai struktural. Penilaian Tukin harus kontekstual, substansial, dan proporsional. Reformasi kebijakan Tukin dosen adalah langkah mendesak demi menjaga masa depan bangsa dan dunia akademik kita hari ini.
Jika tidak, maka Tukin Bathin akan terus menjadi simbol relasi timpang antara negara dan kaum intelektualnya. Sah secara administratif, tapi menindas secara bathiniah. [T]
Penulis: Muhammad Idris
Editor: Adnyana Ole
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sudah hampir pasti akan menjadi Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Artinya, selain mendapat suara terbanyak dalam prose...
IDEAL, dalam bayangan banyak orang adalah sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang diinginkan banyak orang. Kata ideal tidak lepas dari dasar ide. Bahkan mungkin hanya sekedar id...
Day Care atau tempat penitipan anak di Denpasar dan Badung, Bali, kini mulai banyak ada. Pasangan bekerja dan memiliki bayi atau balita target market mereka. Kaum urban yang tidak...
Yayasan Kino Media dan Movies That Matter menyelenggarakan Festival Film Kemanusiaan pada 17-18 Desember 2022 di Art-house Cinema MASH Denpasar, Bali, Indonesia. Tiga fil...
“Saya tidak bisa berkomentar untuk kabar yang belum tentu benar”. -Larry Page- (Pendiri Google) Salah satu langkah dan upaya kita dalam hidup yang penuh pemberdayaan (hidup yan...
UNTUK SEMENTARA terdapat dua nama bakal calon (balon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang hampir dipastikan bakal memperebutkan suara pemilih di Kabupaten Buleleng pada Pemilu 2...
Jika mendengar angka 12.12, maka yang pertama kali muncul pada benak adalah pesta potongan harga dari berbagai platform belanja digital. Tapi berbeda dengan saya. Pada 12 Desem...
KETIKA GUNUNG SEMERU masih menyemburkan asap pertanda situasinya masih siaga,Selasa, 6 Desember 2022, saya berada di Kota Malang, Jawa Timur. Saya bermalam beberapa jam saja...
BURUNG CURIK BALI, atau dikenal juga dengan nama jalak bali (Leucopsar rothschildi) dilepaskan ke alam liar sebanyak 60 ekor di Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Senin, 12 Desembe...
Guru penggerak merupakan program pendidikan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru yang tertuang dalam peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R...