Enam Seniman Kuta Dianugerahi Penghargaan Abdi Budaya Nugraha
BADUNG | TATKALA.CO -- Enam seniman di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dianugerahi penghargaan Abdi Budaya Nugraha dari Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (List...
DALAM salah satu film serial “Bidaah” dari negeri jiran Malaysia bertema penyimpangan ajaran dan praktik beragama, tokoh utama Walid memperkenalkan konsep “nikah batin” sebuah ikatan yang katanya sah secara spiritual, meski tak diakui secara hukum. Konsep absurd itu dibungkus dengan argumen seolah-olah suci dan lurus, meski kenyataannya timpang dan menyesatkan. Dalam konteks dunia pendidikan hari ini, para dosen di Indonesia menjalani versi lain dari “pernikahan batin” bukan dengan pasangan, melainkan dengan negara. Namanya Tukin Bathin.
Tunjangan kinerja (Tukin) semestinya menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras dosen dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tukin untuk dosen diberikan tanpa standar yang transparan, tanpa formula yang adil, dan tanpa pengakuan terhadap beban kerja intelektual yang dijalani. Relasi ini sah secara administratif, tapi menyakitkan secara moral. Negara hadir, tapi hanya sebagai pasangan formalitas.
Per 15 April 2025, melalui taklimat media dari utusan pemerintah di tiga kementerian terkait yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muliani akhirnya mengumumkan pencairan Tukin untuk 31.066 dosen ASN melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2025. Angka yang digelontorkan tidak kecil yaitu Rp 2,66 triliun. Kendati demikian, di balik euforia pencairan di bulan Juli mendatang, terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang belum dijawab: benarkah Tukin ini merupakan bentuk keadilan? Atau sekadar kompensasi birokratik yang menambal krisis kepercayaan dosen terhadap negara?
Kebijakan ini datang setelah bertahun-tahun desakan dari komunitas akademik hingga terbentuknya wadah dosen untuk berserikat di bawah naungan Serikat Pekerja Kampus (SPK), menyusul terbentuknya Asosiasi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) dan komunitas serupa. Sejak amanat Tukin bagi dosen ASN digulirkan dalam Perpres Nomor 153 Tahun 2015 dan turunannya, implementasinya justru mandek di tengah jalan selama hampir satu dekade.
Kini, ketika pemerintah akhirnya menyetujui pencairan Tukin, banyak pihak menilai kebijakan ini datang terlambat dan setengah hati. Tukin hanya berlaku ke depan, tanpa menyentuh masa lalu. Padahal, selama tahun-tahun sebelumnya, dosen tetap menjalankan tugas negara seperti mengajar, membimbing, meneliti, hingga mengabdi dalam berbagai kegiatan dan akreditasi program studi di masing-masing unit kerja. Dimensi retroaktif yang diabaikan ini mengindikasikan ketidakkonsistenan negara dalam menghargai jasa intelektual.
Ironisnya tak main-main. Seorang dosen di satuan pendidikan yang berstatus PTNBH dan PTN BLU Remunerasi yang menerapkan sistem remunerasi berdasarkan perpres nomor 19 tahun 2025 tidak menerima Tukin, namun menerima penghargaan atas kinerja berupa remunerasi yang berbeda-beda tiap kampus yang jauh lebih kecil dari pegawai kementerian yang bekerja di balik meja. Padahal dosen memikul beban yang luar biasa seperi mengajar, membimbing, meneliti, menulis jurnal, mengisi borang akreditasi, terlibat dalam beragam kegiatan prodi, fakultas, bahkan universitas. Akan tetapi penghargaan negara terhadap kerja ilmiah ini sangat minim baik dalam bentuk insentif maupun dukungan sistem.
Sistem evaluasi kinerja dosen pun kian menjauh dari substansi. Dosen dipaksa menyesuaikan diri dengan indikator teknokratis yang tak menggambarkan esensi kerja intelektual. Nilai kinerja dihitung dari ketepatan unggah dokumen, bukan dari kualitas gagasan atau dampak keilmuan. Ketika birokrasi menjadi ukuran tunggal, maka kampus hanya akan melahirkan orientasi pemenuhan data borang, bukan pemikir merdeka.
Fenomena ini melahirkan istilah satir yang layak direnungkan yaitu Tukin Bathin. Seperti halnya “nikah batin” dalam konsep ajaran menyimpang dari pemeran Walid, dosen merasa seolah-olah dihargai, tapi sejatinya dinomorduakan. Tukin diberikan, tapi tidak cukup untuk menopang hidup yang layak. Apresiasi diberikan, tapi hanya di atas kertas.
Tak sedikit akademisi muda yang akhirnya meninggalkan dunia kampus. Bukan karena hilang idealisme, tapi karena kehilangan kepercayaan bahwa negara akan berpihak pada pengetahuan. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan menghadapi krisis mutu pendidikan tinggi, dan pada akhirnya melahirkan krisis peradaban intelektual.
Pemerintah perlu menghentikan praktik relasi semu ini. Dosen bukan birokrat. Kinerja mereka tak bisa diseragamkan dengan pegawai struktural. Penilaian Tukin harus kontekstual, substansial, dan proporsional. Reformasi kebijakan Tukin dosen adalah langkah mendesak demi menjaga masa depan bangsa dan dunia akademik kita hari ini.
Jika tidak, maka Tukin Bathin akan terus menjadi simbol relasi timpang antara negara dan kaum intelektualnya. Sah secara administratif, tapi menindas secara bathiniah. [T]
Penulis: Muhammad Idris
Editor: Adnyana Ole
BADUNG | TATKALA.CO -- Enam seniman di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dianugerahi penghargaan Abdi Budaya Nugraha dari Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (List...
DI KALANGAN pegiat pariwisata, sosok yang satu ini memang cukup populer. Bukan saja karena posisinya sebagai Ketua Pokdarwis Desa Pemuteran, tapi juga karena kiprahnya sebagai pem...
ABDULLAH IDRUS atau A. Idrus lahir di Padang, Sumatra Barat 21 September 1921, meninggal 18 Mei 1979. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia. Pernah menempuh Pendidikan di HIS, MUL...
SEPERTI BIASA dari tahun ke tahun semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah dimulai dari tanggal pertama menginjak bulan Agustus. Bahkan perayaan biasanya sudah d...
Selama ini Umbu Landu Paranggi lebih banyak dibicarakan sebagai sosok redaktur, inspirator, motivator, guru atau penempa bibit-bibit sastrawan muda. Tak jarang malah pembicaraan d...
DALAM LANSKAP sastra kawi, adikawya Kakawin Rāmāyana dinobatkan sebagai kakawin tertua, terpanjang, dan terindah dalam jenisnya (JJ.Ras, 2014: 61). Sebagai bagian dari karya sastr...
KOTA Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bali, akan lebih ramai dari biasanya. Bulan Agustus ini terdapat setidaknya 4.000-an mahasiswa baru di kota ini yang akan memulai perkuliahan...
LELAKI PARUH BAYA itu baru saja tiba dari Baturiti---untuk suatu keperluan, katanya---sebelum menceritakan perjuangannya dalam bertani paprika kepada tatkala.co, Kamis (10/8) sore...
APA yang kita warisi adalah sesuatu yang kita terima secara turun-temurun. Kesenian tradisi telah mengakar pada nadi orang Bali. Setiap manusia Bali, memiliki genetic seni yang tu...
SELAMA 3 hari, kampus STAHN Mpu Kuturan Singaraja yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan No.27, Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali itu, ramai dipenuhi oleh m...