Panganan ala Anak Desa Tempoe Doeloe Saat Musim Hujan
MUSIM hujan seperti biasa sudah menyambut. Meski di beberapa wilayah belum terlalu kebasahan. Di Desa Les, Tejakula, Buleleng, beberapa kali sudah turun hujan. Kira-kira 3 kali...
DALAM salah satu film serial “Bidaah” dari negeri jiran Malaysia bertema penyimpangan ajaran dan praktik beragama, tokoh utama Walid memperkenalkan konsep “nikah batin” sebuah ikatan yang katanya sah secara spiritual, meski tak diakui secara hukum. Konsep absurd itu dibungkus dengan argumen seolah-olah suci dan lurus, meski kenyataannya timpang dan menyesatkan. Dalam konteks dunia pendidikan hari ini, para dosen di Indonesia menjalani versi lain dari “pernikahan batin” bukan dengan pasangan, melainkan dengan negara. Namanya Tukin Bathin.
Tunjangan kinerja (Tukin) semestinya menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras dosen dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tukin untuk dosen diberikan tanpa standar yang transparan, tanpa formula yang adil, dan tanpa pengakuan terhadap beban kerja intelektual yang dijalani. Relasi ini sah secara administratif, tapi menyakitkan secara moral. Negara hadir, tapi hanya sebagai pasangan formalitas.
Per 15 April 2025, melalui taklimat media dari utusan pemerintah di tiga kementerian terkait yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muliani akhirnya mengumumkan pencairan Tukin untuk 31.066 dosen ASN melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2025. Angka yang digelontorkan tidak kecil yaitu Rp 2,66 triliun. Kendati demikian, di balik euforia pencairan di bulan Juli mendatang, terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang belum dijawab: benarkah Tukin ini merupakan bentuk keadilan? Atau sekadar kompensasi birokratik yang menambal krisis kepercayaan dosen terhadap negara?
Kebijakan ini datang setelah bertahun-tahun desakan dari komunitas akademik hingga terbentuknya wadah dosen untuk berserikat di bawah naungan Serikat Pekerja Kampus (SPK), menyusul terbentuknya Asosiasi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) dan komunitas serupa. Sejak amanat Tukin bagi dosen ASN digulirkan dalam Perpres Nomor 153 Tahun 2015 dan turunannya, implementasinya justru mandek di tengah jalan selama hampir satu dekade.
Kini, ketika pemerintah akhirnya menyetujui pencairan Tukin, banyak pihak menilai kebijakan ini datang terlambat dan setengah hati. Tukin hanya berlaku ke depan, tanpa menyentuh masa lalu. Padahal, selama tahun-tahun sebelumnya, dosen tetap menjalankan tugas negara seperti mengajar, membimbing, meneliti, hingga mengabdi dalam berbagai kegiatan dan akreditasi program studi di masing-masing unit kerja. Dimensi retroaktif yang diabaikan ini mengindikasikan ketidakkonsistenan negara dalam menghargai jasa intelektual.
Ironisnya tak main-main. Seorang dosen di satuan pendidikan yang berstatus PTNBH dan PTN BLU Remunerasi yang menerapkan sistem remunerasi berdasarkan perpres nomor 19 tahun 2025 tidak menerima Tukin, namun menerima penghargaan atas kinerja berupa remunerasi yang berbeda-beda tiap kampus yang jauh lebih kecil dari pegawai kementerian yang bekerja di balik meja. Padahal dosen memikul beban yang luar biasa seperi mengajar, membimbing, meneliti, menulis jurnal, mengisi borang akreditasi, terlibat dalam beragam kegiatan prodi, fakultas, bahkan universitas. Akan tetapi penghargaan negara terhadap kerja ilmiah ini sangat minim baik dalam bentuk insentif maupun dukungan sistem.
Sistem evaluasi kinerja dosen pun kian menjauh dari substansi. Dosen dipaksa menyesuaikan diri dengan indikator teknokratis yang tak menggambarkan esensi kerja intelektual. Nilai kinerja dihitung dari ketepatan unggah dokumen, bukan dari kualitas gagasan atau dampak keilmuan. Ketika birokrasi menjadi ukuran tunggal, maka kampus hanya akan melahirkan orientasi pemenuhan data borang, bukan pemikir merdeka.
Fenomena ini melahirkan istilah satir yang layak direnungkan yaitu Tukin Bathin. Seperti halnya “nikah batin” dalam konsep ajaran menyimpang dari pemeran Walid, dosen merasa seolah-olah dihargai, tapi sejatinya dinomorduakan. Tukin diberikan, tapi tidak cukup untuk menopang hidup yang layak. Apresiasi diberikan, tapi hanya di atas kertas.
Tak sedikit akademisi muda yang akhirnya meninggalkan dunia kampus. Bukan karena hilang idealisme, tapi karena kehilangan kepercayaan bahwa negara akan berpihak pada pengetahuan. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan menghadapi krisis mutu pendidikan tinggi, dan pada akhirnya melahirkan krisis peradaban intelektual.
Pemerintah perlu menghentikan praktik relasi semu ini. Dosen bukan birokrat. Kinerja mereka tak bisa diseragamkan dengan pegawai struktural. Penilaian Tukin harus kontekstual, substansial, dan proporsional. Reformasi kebijakan Tukin dosen adalah langkah mendesak demi menjaga masa depan bangsa dan dunia akademik kita hari ini.
Jika tidak, maka Tukin Bathin akan terus menjadi simbol relasi timpang antara negara dan kaum intelektualnya. Sah secara administratif, tapi menindas secara bathiniah. [T]
Penulis: Muhammad Idris
Editor: Adnyana Ole
MUSIM hujan seperti biasa sudah menyambut. Meski di beberapa wilayah belum terlalu kebasahan. Di Desa Les, Tejakula, Buleleng, beberapa kali sudah turun hujan. Kira-kira 3 kali...
MALAM ini aku dihubungi temanku. Dia bilang akan main ke rumahku. Saat ia datang, aku sambut dengan bersalaman. Aku persilakan duduk di teras depan, tiba-tiba dia menggerutu tenta...
PERUPA Made Sumadiyasa memiliki karya rupa berjudul Forest I dan Forest II. Karya itu dibuat denganbahan cat air di atas kertas berukuran 55 x 75 cm. Karya itu sarat dengan pesan...
“Lamartin benar ketika ia berkata, ‘Orang tidak bakal jadi manusia utuh, jika tak pernah melancong dan mengubah gaya hidupnya’.”—Mahbub Djunaidi dalam Pariwisata. SAYA SEPAKAT,...
YAYASAN Kino Media kembali mengadakan Festival Film Kemanusiaan (FFK) 2023 untuk menyapa penggemar perfilman Bali di tahun keduanya. Festival yang diadakan pada 15-16 Desember di...
“Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang terburuk berkuasa” –Franz Magnis Suseno Jika ingin melihat para orang tua yang bertingkah layaknya anak kecil yan...
LIMA seniman lintas bidang memamerkan karya dalam pameran seni bertajuk ‘Manus, a Conscious Journey’, pada 15 Desember 2023 hingga 3 Februari 2024. Lima seniman itu yakni Made...
DAMPAK lingkungan atas nama pembangunan dan konflik lahan menjadi fokus diskusi Kumpul Warga: Mempertahankan Hak dan Ruang Hidup dalam puncak Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Bali...
PERKEMBANGAN pariwisata Indonesia mengalami kemajuan pesat memasuki tahun 2010. Hal itu ditandai dengan peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, serta membaikn...
DALAM interaksi sosial, akan terdapat tingkat kecocokan yang berbeda dalam berkomunikasi. Lalu, apa yang penyebab dari perbedaan tersebut? Jawabannya akan sangat banyak. Salah sat...