BUPATI Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna memprioritaskan pembangunan pada lima bidang selama lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Bupati Sutjidra saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026 di Gedung Buleleng Command Center, Selasa (26/3/2025).
Sutjidra menjelaskan lima bidang prioritas pembangunan tersebut untuk menyikapi permasalahan yang masih ada. Lima bidang tersebut yakni bidang sandang, pangan dan papan; bidang kesehatan dan pendidikan; bidang tenaga kerja, sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial; bidang adat, agama, seni, tradisi dan budaya.
“Termasuk bidang infrastruktur, UMKM dan pariwisata. Kita akan berupaya mengakselerasi seluruh pembangunan di lima bidang prioritas tersebut,” jelasnya.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini juga mengatakan program dan kebijakan prioritas dimaksud menjadi bagian penting dalam mewujudkan langkah nyata dan realistis membangun Kabupaten Buleleng yang lebih maju, adil dan sejahtera. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan kepada Percepatan Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, penunjang perekonomian, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pengembangan UMKM. Sehingga diharapkan dapat membuka peluang kerja, mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan dan semakin mengecilnya ketimpangan pendapatan masyarakat.
“Kami berharap kepada seluruh Perangkat Daerah, pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengarahkan rencana kerjanya selaras dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026. Semoga kebijakan ini menjadi langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Buleleng menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Sutjidra.
Sutjidra menambahkan dalam melaksanakan penyusunan berbagai rencana kegiatan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Juga tepat dan proporsional dapat ditetapkan berbagai kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
“Untuk kegiatan yang dibiayai dari kedua sumber pendanaan yakni APBD Provinsi dan APBN dapat dirumuskan untuk diusulkan pada Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi,” imbuh dia. [T][Ado/Adv]
Setelah filmnya menjadi pemenang dalam Lomba Film Dokumenter Kategori Pelajar Denpasar Film Festival (DFF) 2018, kini sutradara AAI Sari Ning Gayatri dari SMAN 3 Denpasar berhasil...
28 Oktober 1928, adalah tonggak penting keberadaan bangsa ini. Sejumlah anak muda,generasi terbaik bangsa ini di jaman itu, menggagas berdirinya sebuah bangsa, dengan berbahasa dan...
LELAKI tua itu datang dan menyapa Pak Memet, pemilik sebuah café di Jalan Sri Wedari, Ubud. Tampaknya mereka sudah saling kenal. Saya sedang duduk mengetik tak jauh dari lelaki itu...
JINGGA, warna langit yang merepresentasikan berbagai rona yang bercampur di kala terbit dan tenggelam matahari, yaitu saat terang dan gelap melebur menjadi satu sama lainnya dipili...
Halaman pembuka lontar umumnya dimulai dengan baris mantra: “Om Avighnamastu”.
Dalam doa pembuka ini kita pertama-tama diajak menimbang "vighna".
Apa itu "vighna"?
'Vighna...
Berita dan cerita ini fiktif. Jika ada yang mirip dengan kenyataan, semisal nama dan kronologi kejadian, itu hanya kebetulan saja...
LUBAK Wait Kopi (28), korban pencemaran nama...
SEORANG ahli ekonomi Bali sekaligus konsultan ekonomi menyampaikan, kepemimpinan Bali yang baru akan mengintegrasikan Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif. Itu bagus bagi Ba...
I Ktoet Soekrata (I Ketut Sukrata) adalah guru, tokoh pendidikan dan budayawan Bali ternama dari Desa Bubunan, Bali Utara, dikenal aktif dalam berbagai kegiatan budaya tahun 1930-a...
APAKAH misi lembaga persekolahan atau lembaga pengajaran yang secara salah kaprah sering juga di sebut sebagai “lembaga pendidikan”? Atau mengapa sekolah dan universitas relatif “h...