“All Eyes on Rafah” – Dilema antara Sensasi dan Fakta
Menyambung tulisan saya terdahulu tentang Paradoks di Timur Tengah, kali ini saya tergerak untuk berkomentar tentang gerakan viral beberapa hari belakangan, siapapun yang membaca...
KEBERSIHAN menjadi jendela yang memancarkan citra bagi industri pariwisata. Seindah apa pun satu destinasi wisata, jika mengabaikan faktor kebersihan tentu akan berdampak buruk bagi kenyamanan wisatawan.
Tak heran bila Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menjadikan Gerakan Wisata Bersih sebagai program terobosan di tahun 2025. Harapannya, gerakan itu akan meningkatkan citra dan kunjungan wisatawan di Indonesia.
Menpar menjabarkan, program terobosan Gerakan Wisata Bersih bertujuan untuk meningkatkan kebersihan destinasi wisata. Sebab kebersihan menjadi perhatian utama dari daya tarik bagi wisatawan domestik dan internasional saat ini.
Kebersihan menjadi elemen penting dalam Sapta Pesona pariwisata. Program ini diharapkan akan memastikan Indonesia tetap dikenal sebagai destinasi yang bersih, terawat, dan meningkatkan kenyamanan ( Antara, 20/12/2024).
Program Menpar tentunya bukan sesuatu yang mengada-ada. Wisatawan kekinian sangat peduli dan memperhatikan faktor kebersihan destinasi maupun objek wisata. Celakanya, masih banyak ditemukan objek wisata yang mengabaikan faktor kebersihan.
Dalam kesempatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di beberapa desa wisata, penulis menemukan kondisi yang sungguh memprihatinkan. Toilet di objek wisata jauh dari kategori bersih. Kotor dan bau toilet yang tidak sedap. Bahkan terdapat sarang lebah di dalam toilet. Ini menandakan bahwa toilet itu tidak pernah dimonitor maupun dibersihkan oleh pengelola.
Selain itu juga tidak tersedia tempat sampah di tempat-tempat yang strategis. Hal ini membuat pengunjung objek wisata membuang sampah sembarangan. Kondisi semacam ini penulis temukan di beberapa objek wisata. Sepertinya, masalah kebersihan objek wisata memang menjadi persoalan akut di Indonesia. Maka Gerakan Wisata Bersih yang dicanangkan Menpar sangat urgen untuk dilaksanakan.
Budaya Bersih
Menggerakkan masyarakat maupun wisatawan untuk menjaga kebersihan di objek wisata sudah pasti bukan pekerjaan mudah. Masalah kebersihan acapkali berkaitan dengan “budaya” masyarakat. Kebersihan belum menjadi bagian dari kehidupan yang terinternalisasi. Orang masih merasa tidak bersalah dan tidak berdosa ketika membuang sampah sembarangan.
Tiadanya tempat sampah di objek wisata semakin menjadi alasan pembenar bagi wisatawan untuk membuang sampah di mana pun. Oleh karenanya, Gerakan Wisata Bersih mesti dimulai dengan proses sosialisasi dan internalisasi tentang arti penting hidup bersih bagi masyarakat. Tanpa itu, efektivitas program gerakan bersih hanya akan berdampak sesaat saja.
Sasaran gerakan itu juga patut menjadi perhatian. Gerakan itu bukan hanya dilakukan secara mendadak di destinasi wisata, namun juga perlu jemput bola ke berbagai lembaga seperti sekolah, kampus, instansi pemerintah dan swasta, serta lembaga-lembaga sosial lainya. Lewat lembaga-lembaga tersebut diharapkan gerakan hidup bersih dapat tersosialisasi dan terlembaga.
Kebersihan sesungguhnya bukan hanya berhubungan dengan sampah maupun toilet. Perilaku vandalisme di objek wisata juga dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hidup bersih. Banyak objek wisata yang memiliki peninggalan berupa situs bersejarah yang dicorat-coret oleh wisatawan. Selain merusak, perilaku vandalisme itu juga menganggu keindahan dan kebersihan.
Objek wisata biasanya memasang papan informasi “Jagalah Kebersihan” atau “Buanglah Sampah pada Tempatnya”. Namun acapkali papan itu hanya asesori saja. Selain pengelola tidak menyiapkan secara lengkap sarana kebersihan, wisatawan pun hanya sekadar melihat papan informasi itu tanpa memaknai sebagai satu bentuk perintah dan kewajiban.
Pembudayaan hidup bersih karenanya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Strategi komunikasi untuk membudayakan hidup bersih bukan semata mengandalkan papan informasi maupun pengumuman di objek wisata. Perlu rancangan komunikasi audio visual untuk menggambarkan pentingnya kebersihan di objek wisata, baik melalui videotron maupun konten di media sosial.
Gerakan Kebersihan
Jika budaya bersih berorientasi pada dimensi kognitif dan afektif, maka gerakan kebersihan lebih berorientasi pada perilaku. Gerakan Wisata Bersih yang digagas Menpar harus menghasilkan capaian perilaku bersih wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata.
Untuk itu Gerakan Wisata Bersih mesti dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai komponen dan menggunakan berbagai media. Gerakan kebersihan perlu digalakkan dari unit terkecil dalam sistem sosial, yaitu keluarga. Ini bukan pekerjaan mudah, mengingat belum semua keluarga di Indonesia menganggap kebersihan sebagai faktor penting dalam kehidupan.
Lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi perlu menjadi sasaran gerakan kebersihan. Bukan sekadar anjuran untuk cuci tangan secara rutin dan buang sampah pada tempatnya. Gerakan kebersihan juga perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong perilaku bersih.
Peran pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan dalam pembuatan kebijakan terkait gerakan kebersihan. Bagaimana Gerakan Wisata Bersih oleh Menpar dapat berhasil jika pemerintah di daerah tidak mampu menangani persoalan pengelolaan sampah maupun penyediaan fasilitas kebersihan di ruang publik.
Masyarakat juga menjadi aktor penting dalam mewujudkan gerakan kebersihan. Sayangnya, gotong royong sebagai bentuk solidaritas sosial untuk menjaga kebersihan, di beberapa daerah mulai memudar seiring dengan semakin heterogen dan individual kehidupan masayarakat.
Penggunaan teknologi kekinian dapat membantu Gerakan Wisata Bersih. Beberapa negara seperti Swedia, Jerman, Denmark, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura mampu mengatasi persoalan sampah dengan teknologi kekinian, kebijakan yang ketat, dan partisipasi masyarakat. Aplikasi pelaporan masyarakat terkait sampah bisa dibuat sebagai informasi bagi pemerintah.
Terpenting, Menteri Pariwisata harus mampu meyakinkan kepada semua pihak bahwa Gerakan Wisata Bersih adalah persoalan bersama bangsa ini. Bukan hanya untuk kepentingan pariwisata, tetapi juga membangun karakter bangsa yang menjunjung tinggi kebersihan. [T]
BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU
Menyambung tulisan saya terdahulu tentang Paradoks di Timur Tengah, kali ini saya tergerak untuk berkomentar tentang gerakan viral beberapa hari belakangan, siapapun yang membaca...
SAAT ini pemerintah sedang gencarnya meninternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Tujuan dari program ini adalah agar siswa memiliki karakter Pancasilais. Pencapaian siswa...
DI Pura Ratu Gede Sambangan, Desa Pakraman Tejakula, orang-orang mengular dengan pakaian adat dominan putih. Orang-orang itu, dengan sabar meniti satu per satu ratusan anak tangga...
“TATAPAN matamu kok kosong? Kamu (mengalami) depresi, ya?” kalimat itu masih saya ingat, datang dari pemilik sebuah galeri seni di Kuta Selatan, Badung, Bali. Kala itu saya melama...
DI Bali utara, awal abad kedua puluh, dunia kesenian Bali dikejutkan dengan munculnya “burung phoenix” dalam bentuk kebyar, yang membawa kesenian Bali ke tingkat vitalitas yang ba...
SEBELAS dua belas dengan Pilpres. Modal dana besar di Pilkada tidak menjamin pasti menang. Nama besar? Masih belum tentu juga. Partai pendukung beken di daerah tersebut? Bukan jug...
KETIKA matahari berada di ujung garis lautan, dengan pantulan warna jingga di langit biru, di pinggir sawah yang baru saja selesai dibajak itu, berdiri sebuah rumah, tempat kaula...
FILM pendek “Membicarakan Kejujuran Diana” (2021) diputar dan didiskusikan di Rumah Belajar Komunitas Mahima dalam acara Tatkala May May May 2024, Kamis (23/05/2024) malam. Sepert...
HANYUT. Petang menuju malam dengan cuaca yang cerah, barangkali menonton sebuah film merupakan pilihan yang tepat—meskipun sebagian orang mungkin lebih memilih sekadar duduk di te...
BULELENG | TATKALA.CO --- Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Pj. Bupati, pada Sidang Paripurna Senin, 25 Maret 2024, mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda...