Prof Lasmawan Sudah Hampir Pasti Jadi Rektor Undiksha
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sudah hampir pasti akan menjadi Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Artinya, selain mendapat suara terbanyak dalam prose...
ISU MENGENAI eksploitasi tanah untuk kepentingan industrialisasi seolah sudah menjadi makanan sehari-hari. Tak hanya di Jawa, tapi nyaris di seluruh wilayah di Indonesia. Pengalihfungsian hutan dan lahan pertanian menjadi tambang, hunian, atau bangunan privat, nyaris selalu melahirkan konfik antara rakyat, pemerintah, dan pengusaha.
Kondisi tersebut kemudian menggerakkan orang-orang yang peduli, mulai dari LSM, organisasi masyarakat, hingga akademisi, berbondong-bodong melakukan aksi protes secara langsung maupun tidak langsung---yang pasif maupun aktif, reaksioner.
Masalah lain, selain pengalihfungsian lahan, dalam dunia pertanian khususnya, pengunaan pupuk kimia yang berlebihan juga menjadi ancaman keberlangsungan kesuburan tanah. Mengenai hal ini, salah seorang akademisi Universitas Udayana, Bali, Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S., sangat paham akan kondisi tersebut.
Sekadar informasi, Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana (FP Unud) itu, menjadi satu di antara 18 guru besar yang dikukuhkan Rektor Unud Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU, Sabtu, (16/9/2023).
Benar. Prof. Ni Luh Kartini memang dikenal sebagai akademisi yang getol memperjuangkan pertanian organik di Provinsi Bali dan Indonesia.
Dalam orasinya yang bertajuk “Pertanian Organik Penyelamat Kehidupan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Kearifan Lokal Mendukung Ekonomi Kreatif” di Gedung Widya Sabha, Kampus Unud, Bukit Jimbaran, dengan tegas ia mengatakan, “Hentikan eksploitasi tanah untuk kepentingan industrialisasi.”
Tak hanya itu, akademisi yang sudah berkali-kali meneliti dan memproduksi pupuk organik dengan bantuan cacing tanah itu, mengimbau stakeholder pertanian untuk merubah cara pandang dalam pemanfaatan tanah.
Revolusi hijau, tegas dosen Prodi Agroekoteknologi Pertanian itu, telah merubah pola pikir sebagian besar orang yang memandang tanah tidak semata-mata sebagai sumber kehidupan, namun dimanfaatkan sebagai “bahan baku” industri.
“Jadi, tanah harus dikelola secara efektif dan efisien, sehingga tanah ditarget mampu menghasilkan yang setinggi tingginya. Caranya, dengan penggunaan bahan-bahan sintetik dan bibit unggul. Fokus masyarakat selama ini hanya memberi makan tanaman, mereka tidak memberi makan tanah,” jelasnya.
Baginya, penerapan teknologi modern dengan aplikasi pupuk dan obat-obatan pertanian kimia berdampak pada merosotnya kualitas tanah.
Prof. Kartini mengingatkan semua pihak untuk konsisten mengembangkan pertanian organik. Optimalisasi sumber daya lokal dan kearifan lokal, lanjutnya, hanya bisa dilakukan dengan penerapan sistem pertanian organik.
“Sumber daya lokal yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian organik adalah cacing tanah,” tuturnya.
Menurutnya, cacing tanah dapat digunakan untuk memproduksi pupuk kascing. Dia meyakini bahwa pengembangan pertanian organik dapat didorong untuk dipercepat demi menghindari akses penggunaan bahan-bahan kimia di sektor pertanian.
Ia menjelaskan, akibat penggunaan bahan kimia di pertanian telah menyebabkan air susu ibu (ASI) terkontaminasi sehingga berdampak tidak sehat bagi pertumbuhan bayi. Berdasarkan penelitian WHO tahun 1990-an, katanya, seorang ibu yang air susunya terkontaminasi residu kimia akibat mengonsumsi bahan makanan non organik, sekitar 20% pertumbuhan bayi terganggu akibat ASI sang ibu.
Ia mengakui, pengembangan pertanian organik di Indonesia masih sangat sempit, hanya sekitar 0,05 juta Ha. Provinsi Bali berpeluang mengembangkan pertanian organik karena kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan organik semakin tinggi.
Disamping itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengembangan pertanian organik. Ia memaparkan, pemerintah Provinsi Bali mendeklarasikan pertanian Bali dikelola dengan sistem pertanian organik tahun 2005.
Sementara itu, pada tahun 2009, Bali mendeklarasikan diri sebagai pulau organik. Hal tersebut didukung dengan adanya Kebijakan Go Organik tahun 2010 dengan pengembangan 1000 desa organik.
Yang terpenting, imbuhnya, Bali sudah mengesahkan Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik, dan dilanjutkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, serta peraturan lainnya.
“Regulasi ini tinggal dibuatkan petunjuk teknisnya, sehingga pertanian organik benar-benar berkembang di Bali,” pungkasnya.[T][Jas/*]
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sudah hampir pasti akan menjadi Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Artinya, selain mendapat suara terbanyak dalam prose...
IDEAL, dalam bayangan banyak orang adalah sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang diinginkan banyak orang. Kata ideal tidak lepas dari dasar ide. Bahkan mungkin hanya sekedar id...
Day Care atau tempat penitipan anak di Denpasar dan Badung, Bali, kini mulai banyak ada. Pasangan bekerja dan memiliki bayi atau balita target market mereka. Kaum urban yang tidak...
Yayasan Kino Media dan Movies That Matter menyelenggarakan Festival Film Kemanusiaan pada 17-18 Desember 2022 di Art-house Cinema MASH Denpasar, Bali, Indonesia. Tiga fil...
“Saya tidak bisa berkomentar untuk kabar yang belum tentu benar”. -Larry Page- (Pendiri Google) Salah satu langkah dan upaya kita dalam hidup yang penuh pemberdayaan (hidup yan...
UNTUK SEMENTARA terdapat dua nama bakal calon (balon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang hampir dipastikan bakal memperebutkan suara pemilih di Kabupaten Buleleng pada Pemilu 2...
Jika mendengar angka 12.12, maka yang pertama kali muncul pada benak adalah pesta potongan harga dari berbagai platform belanja digital. Tapi berbeda dengan saya. Pada 12 Desem...
KETIKA GUNUNG SEMERU masih menyemburkan asap pertanda situasinya masih siaga,Selasa, 6 Desember 2022, saya berada di Kota Malang, Jawa Timur. Saya bermalam beberapa jam saja...
BURUNG CURIK BALI, atau dikenal juga dengan nama jalak bali (Leucopsar rothschildi) dilepaskan ke alam liar sebanyak 60 ekor di Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Senin, 12 Desembe...
Guru penggerak merupakan program pendidikan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru yang tertuang dalam peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R...