BULELENG | TATKALA.CO – Jumlah subak yang menjadi penerima Hibah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng bertambah. Tahun 2023 ini Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan hibah kepada 526 subak dan subak abian di Bali Utara.
“Dibanding tahun 2022 lalu, ada tambahan sebanyak 26 subak,” kata Kepala Bidang (Kabid) Adat dan Tradisi Dinas kebudayaan Buleleng Gede Angga Prasaja mewakili Kadis Kebudayaan Buleleng usai sosialisasi kepada prajuru subak di Dinas Kebudayaan Buleleng, Selasa, 14 Februari 2023.
Menurut Angga Prasaja, tambahan jumlah subak itu merupakan permintaan Majelis Subak Madya Kabupaten Buleleng dan pengurus subak yang disampaikan langsung melalui rapat program kerja maupun penyampaian langsung kepada Gubernur Bali saat kunjungan kerja ke Buleleng beberapa hari lalu.
Dari jumlah 526 Subak itu sebanyak 504 merupakan subak dari wilayah desa dan 22 subak dari wilayah kelurahan.
“Ini merupakan petunjuk dari Pemprov Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melalui komunikasi yang intens juga oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng,” kata Angga Prasaja.
Kepala Bidang (Kabid) Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Buleleng Gede Angga Prasaja
Angga Prasaja mengatakan, jumlah nilai bantuan setiap subak dan subak abian di Kabupaten Buleleng besarnya sama dengan tahun lalu, yakni Rp 10 juta untuk setiap subak.
"Melalui DPMA Provinsi kami mendapat informasi jumlahnya direncanakan tahun depan akan ada peningkatan nilai bantuan. Ini tahap awal kami memfasilitasi penambahan subak yang sebelumnya tidak mendapat hibah BKK. Nilainya masih sama seperti tahun lalu sebesar Rp 10 juta," kata Angga Prasaja.
Tahun depan, kata Angga Prasaja, melalui komunikasi yang intens dengan Dinas Kebudayaan kemungkinan ada penambahan jumlah subak dan peningkatan nilai bantuan. Tentunya syarat subak yang berhak mendapat bantuan akan lebih ketat dari Provinsi.
"Ada edaran dari DPMA untuk mendata kembali atau memverifikasi keberadaan subak yang sudah tidak sesuai dengan persyaratan," kata Angga Prasaja.
Dari verifikasi atau pendataan ulang itu kemungkinan ada subak yang anggotanya berkurang, dan lahannya sedikit. Semua itu akan didata kembali dan tidak boleh membentuk subak baru.
Angga Prasaja menjelaskan pemanfaatan BKK itu secara teknis peruntukkannya berpedoman pada DPMA Provinsi Bali yang memiliki kewenangan. "Intinya dana itu dapat mengakomodir kegiatan Tri Hita Karana yaitu Parahyangan, Pawongan dan Palemahan subak tersebut. Kami di Kabupaten hanya menfasilitasi," kata Angga Prasaja. [T][Ado/Adv]
PEMERINTAH Provinsi Bali mewajibkan penggunaan Bahasa Bali setiap hari Kamis. Kebijakan itu sempat membuat sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) takut menggelar rapat p...
Hakekat manusia yang berjiwa raga dalam proses penyelarasan akan selalu diawali dengan ke berlawanan, sebelum benar-benar bisa menyatukan jiwaraga dalam kehidupan, di dunia nyata,...
MINGGU pagi, 15 Februari 2026, menjadi momentum penting di Auditorium Kampus A Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kala itu, Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Poltekk...
TIADA mendung tiada hujan, mendadak Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang pentingnya rakyat Indonesia memiliki rumah yang beratap genting. Bahkan dengan sangat berapi-api ia...
EMPAT orang masing-masing membawa ember dan lap pel, lalu mengepel lantai panggung secara bersamaan. Mereka menarik lap pel dengan gerakan maju mundur dari ujung ke ujung. Gerakan...
Sebanyak 30 cakep naskah lontar koleksi pribadi David J. Stuart-Fox dihibahkan kepada Unit Lontar Universitas Udayana (ULU). Lontar berbagai genre itu diserahterimakan di Perpusta...
Konservasi, identifikasi dan digitalisasi lontar serangkaian dengan Bulan Bahasa Bali VIII kini berlanjut ke Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gria Suksuk, Banjar...
Di Bali ada banyak komunitas, ikatan, atau organisasi tradisional. Antropolog Clifford Geertz terpesona melihat orang Bali terpaut dalam begitu banyak kelompok atau ikatan a...
BENCANA banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan beberapa daerah di Indonesia – menurut saya, bukanlah sekedar bencana alam. Tepatnya, adalah ‘bencana ekologis’....
BEBERAPA hari terakhir, ruang media sosial Indonesia kembali diramaikan oleh satu potongan video yang memantik emosi kolektif. Seorang awardee LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidi...