BULELENG | TATKALA.CO – Jumlah subak yang menjadi penerima Hibah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng bertambah. Tahun 2023 ini Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan hibah kepada 526 subak dan subak abian di Bali Utara.
“Dibanding tahun 2022 lalu, ada tambahan sebanyak 26 subak,” kata Kepala Bidang (Kabid) Adat dan Tradisi Dinas kebudayaan Buleleng Gede Angga Prasaja mewakili Kadis Kebudayaan Buleleng usai sosialisasi kepada prajuru subak di Dinas Kebudayaan Buleleng, Selasa, 14 Februari 2023.
Menurut Angga Prasaja, tambahan jumlah subak itu merupakan permintaan Majelis Subak Madya Kabupaten Buleleng dan pengurus subak yang disampaikan langsung melalui rapat program kerja maupun penyampaian langsung kepada Gubernur Bali saat kunjungan kerja ke Buleleng beberapa hari lalu.
Dari jumlah 526 Subak itu sebanyak 504 merupakan subak dari wilayah desa dan 22 subak dari wilayah kelurahan.
“Ini merupakan petunjuk dari Pemprov Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melalui komunikasi yang intens juga oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng,” kata Angga Prasaja.
Kepala Bidang (Kabid) Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Buleleng Gede Angga Prasaja
Angga Prasaja mengatakan, jumlah nilai bantuan setiap subak dan subak abian di Kabupaten Buleleng besarnya sama dengan tahun lalu, yakni Rp 10 juta untuk setiap subak.
"Melalui DPMA Provinsi kami mendapat informasi jumlahnya direncanakan tahun depan akan ada peningkatan nilai bantuan. Ini tahap awal kami memfasilitasi penambahan subak yang sebelumnya tidak mendapat hibah BKK. Nilainya masih sama seperti tahun lalu sebesar Rp 10 juta," kata Angga Prasaja.
Tahun depan, kata Angga Prasaja, melalui komunikasi yang intens dengan Dinas Kebudayaan kemungkinan ada penambahan jumlah subak dan peningkatan nilai bantuan. Tentunya syarat subak yang berhak mendapat bantuan akan lebih ketat dari Provinsi.
"Ada edaran dari DPMA untuk mendata kembali atau memverifikasi keberadaan subak yang sudah tidak sesuai dengan persyaratan," kata Angga Prasaja.
Dari verifikasi atau pendataan ulang itu kemungkinan ada subak yang anggotanya berkurang, dan lahannya sedikit. Semua itu akan didata kembali dan tidak boleh membentuk subak baru.
Angga Prasaja menjelaskan pemanfaatan BKK itu secara teknis peruntukkannya berpedoman pada DPMA Provinsi Bali yang memiliki kewenangan. "Intinya dana itu dapat mengakomodir kegiatan Tri Hita Karana yaitu Parahyangan, Pawongan dan Palemahan subak tersebut. Kami di Kabupaten hanya menfasilitasi," kata Angga Prasaja. [T][Ado/Adv]
BULELENG. Sejak Imlek, sekitar 28 Januari lalu, cuaca cukup buruk. Hujannya cukup kencang disertai angin kencang. Di Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, warung-warung yang...
ISTILAH cinta sering kali membingungkan. Ia bisa ditulis dengan tanda petik, diawali dengan huruf C kapital, atau bahkan dibubuhi tanda dicoret di atasnya, seolah-olah setiap bent...
BULELENG-BANYUWANGI, sebagaimana umum diketahui, memiliki hubungan yang dekat-erat meski sepertinya lebih banyak terjadi secara alami, begitu saja, dinamis, tak tertulis, daripada...
Iwan Usma Wardani, seorang doktoral dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), berhasil menyelesaikan ujian terbuka dan promosi doktor, Jumat, 7 Februari 2025 di Audito...
CUACA sangat tidak menentu. Di wialaah Tejakula, tempat saya tinggal, hujan di sisi timur tapi panas di sisi baratnya. Pun demikian di Denpasar cuaca sempat sangat panas meski di...
BADUY tak lagi gelap gulita seperti dulu, kini tampak remang-remang menuju situasi transparan. Isolasi diri yang menjadi ciri khusus tampaknya berkurang tak seperti tempo dulu. Be...
CERPEN terlahir dan melahirkan realitas kehidupan. Realitas diramu membangun simpul-simpul konstruksi sosial. Konstruksi soalial melibatkan habitus, modal, dan bidang yang ditanam...
DARI 9 Pura yang menjadi objekperjalanan Tirtayatra Toska (SMA Negeri 2 Kuta Selatan) pada hari Suci Siwaratri, 27 Januari 2025, Pura Luhur Uluwatu menjadi tujuan terakhir, setela...
MUSEUM Pustaka Lontar Desa Adat Dukuh Penaban, Karangasem, Bali, sungguh semarak pada Hari Suci Saraswati, Sabtu, 8 Januari 2025. Di areal museum yang luas dengan alam tagalan yan...
KEBIJAKAN yang melarang pengecer menjual liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg (baca: gas melon) adalah bentuk nyata begitu serampangan tangan kekuasaan menggunakan kewenangannya. Al...