Sebagai seorang
penikmat sastra, pengagum sosok sastrawan tak ada salahnya kalau saya mempunyai
khayalan liar. Entah kapan waktunya presiden saya adalah Goenawan Mohamad,
menteri pendidikan saya adalah Sapardi Djoko Damono dan bupati saya adalah Made
Adnyana Ole. Saya tak sanggup membayangkan betapa indahnya dunia kalau khayalan
saya itu menjadi kenyataan. Untuk yang pertama dan ketiga mungkin saya perlu
tidur nyenyak dulu biar bisa bermimpi seperti itu. Tapi untuk yang kedua itu,
saya kira kita tak perlu mimpi. Cukup kita menengok sebentar ke perjalanan
negeri kita tercinta ini.
Hari-hari ini dunia
disibukkan oleh makhluk tak kasat mata, turunan kesekian dari virus corona yang
mewabah dari negeri tirai bambu dan menyebar cepat ke penjuru dunia, nyaris
tanpa terkecuali. Saya tak akan membahas tentang pandemi virus ini, karena
sudah teramat banyak informasi yang berkelindan di media, baik media
konvensional maupun jagat maya. Saat ini yang diperlukan cuma kecerdikan kita
dalam memilah informasi tersebut, dan menjaga tangan untuk tak gatal
menyebarkan informasi yang tak terbukti kebenarannnya.
Karena siapa tahu
karena kegenitan jari jari kita, undang undang ITE bisa menjerat dan mengantar kita ke gerbang hotel prodeo.
Mari menengok
sebentar ke dunia pendidikan kita. Apa yang bisa anda ingat dari ide ide besar
sang menteri termuda dalam sejarah Indonesia. Apa kabar kampus merdeka ?
Merdeka belajar yang terdengar menggiurkan itu. Saya yakin tak terlalu banyak
yang mengingatnya.
Kita terlalu sibuk
membantu anak anak kita mengerjakan tugas tugas sekolah yang didiktekan gurunya
lewat aplikasi Whatsapp nyaris setiap hari. Entah sampai kapan
kebingungan orang tua (khususnya ibu) dalam menggantikan peran guru belajar di
rumah sendiri bagi putra putrinya. Waktu luang akibat pandemi corona yang
melanda dunia membuat saya sempat membaca tulisan beberapa pakar pendidikan
yang meragukan program pendidikan yang ditawarkan oleh pak menteri Nadiem.
Dan dari argumentasi
dan penalaran yang ditawarkan, saya sendiri sampai pada kesimpulan untuk tak
terlalu berharap banyak pada sang menteri muda untuk bisa membawa pendidikan
kita mendekati Finlandia misalnya. Saya terpaksa menurunkan sedikit standar
saya padanya.
Kembali sedikit ke
awal tulisan. Seorang sastrawan di puncak pimpinan nasional bukanlah hal yang
baru di dunia. Nun di awal 90 an saat kejatuhan komunis Uni Soviet mulai
membayang. Satu persatu negeri di eropa timur bebalik haluan memilih jalan
demokrasi. Saat itulah terpilih seorang penyair cum pengritik pemerintah
menjadi presiden Cekoslowakia.
Vaclav Havel, sang
penyair terpilih secara demokratis untuk memimpin negeri dari puing puing
kebangkrutan komunisme. Sebagai individu
yang kritis, Havel muda juga sempat merasakan hangatnya penjara di bawah rezim
komunis yang menguasai Cekoslowakia waktu itu.
Tak ada yang bisa
kita ingat dari kepemimpinan sang penyair, yang jelas berapa saat setelah dia
lengser, Cekoslowakia terpecah menjadi dua negara yang berdiri sendiri. Ceko
yang beribukota Praha, dan Slowakia yang berpusat di Bratislava. Kelembutan
hati seorang penyair , yang mungkin berbeda tipis dengan kelemahan sikap. Dan
pilihannya terhadap demokrasi mungkin yang menyebabkan negerinya terbagi dua.
Pada masa reformasi,
kita pernah berharap seorang sastrawan kawakan tampil ke panggung jasional.
Goenawan Mohamad, yang dimusuhi Soeharto karena pemberitaan majalahnya (Tempo)
yang kritis. Bahkan sampai dua kali majalahnya dibreidel oleh rezim orde baru
karena keberaniannnya itu.
Begitu rezim jatuh,
GM bersama beberapa tokoh salah satunya Amien raies mendirikan partai yang
menandai mulainya era baru, orde Reformasi. Tapi mungkin dunia politik memang
bukan dunianya, disamping karena salah memilih kawan beliau mundur dari
panggung politik dan kembali ke dunia yang membesarkannya. Dunia sstra dan
pemikiran yang sampai saat itu tetap beliau jalani dengan tekun.
Tak terbayangkan
seandainya saat itu rakyat Indonesia memberinya kesempatan menjadi presiden
seperti halnya si Vaclav di Cekoslawakia. Apakah Indonesia masih seperti ini,
lebih maju atau justru terpecah menjadi banyak negara. Hanya Tuhan yang tahu.
Tiba saatnya untuk tak berandai andai, tapi
menengok sejenak ke belakang perjalanan negeri tercinta. Pada masa orde baru
pernah terpilih seorang sastrawan, Nugroho Notosusanto menjadi menteri
pendidikan (dan kebudayaan) saat itu. Nugroho termasuk dalam sastrawan angkatan
66 sesuai buku pegangan bahasa dan sastra yang saya baca waktu SMP. Dua
karyanya yang tercantum di sana adalah roman berjudul Hujan Kepagian dan
Rasa Sayange.
Dan sayangnya
sepanjang usia saya tak pernah sekalipun sempat membaca buku itu langsung,
ataupun tulisan yang membahas tentang karya Nugroho itu. Satu hal yang bisa
kita ingat dari beliau adalah penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Dan
yang paling menonjol di buku itu dalah penulisan sejarah tentang peristiwa 65
yang menjadi tragedi terburuk sepanjang sejarah Indonesia modern. Mungkin
karena jasa beliau inilah pak Harto memberinya kesempatan untuk menjadi menteri
pendidikan dan kebudayaan saat itu.
Pada kenyataannya,
buku sejarah yang beliau tulis, termasuk yang membahas peristiwa 65 jarang
sekali dikutip ataupun dijadikan acuan oleh penulis sejarah yang lebih muda,
baik dari luar negeri ataupun sejarawan nasional, semisal Hermawan Sulistyo.
Mungkin karena kesahihan fakta yang beliu pakai diragukan oleh banyak pihak.
Dalam kasus ini tepat kiranya kata History diplesetkan menjadi His
story. Sejarah yang dibuat berdasarkan kebenaran ataupun pesanan satu orang
atau golongan.
Terlepas dari catatan
yang kurang bagus terkait reputasi beliau sebagai sastrawan merangkap
sejarawan. Beliau tetaplah menteri pendidikan terbaik yang pernah ada di
Indonesia, dimata almarhum ayah saya. Setidaknya dibandingkan beberapa nama
yang pernah menjabat semasa hidup bapak saya, entah itu sang profesor lintas
ilmu Daoed Joesoep, Fuad Hassan maupun Wardiman. Tak cukup meninggalkan
kenangan dan legacy di hati bapak saya. Saya teringat kata kata beliau
saat menasehati kami dulu, "Made, Ketut ingatlah selalu, kalau tak ada pak
Nugroho Notosusanto kalian tak akan bisa seperti ini. Bapak tak akan bisa
menyekolahkan kalian tinggi tinggi. Barangkali bisa tamat SMP adalah pendidikan
tertinggi kalian."
Nugroho Notosusanto
yang memperkenalkan ujian nasional ( Ebtanas ) dengan bukti hasilnya satu
lembar NEM (Nilai Ebtanas Murni). Dengan berbekal NEM ini kalian bisa sekolah
ke SMA manapun yang kalian inginkan, asalkan nilai kalian mencukupi. Nilai NEM
siswa di puncak gunung seperti kami akan dinilai sama dengan milik siswa yang
bersekolah di kota.
Bapak pasti tak
melupakan betapa susahnya mendaftarkan kakak tertua saya ke sekolah di kota
Tabanan, saat belum diberlakukannya NEM ini.Beberapa kali saya ingat beliau
bolak balik dari Buleleng ke Tabanan menemui guru, kepala sekolah dan pihak
yang bisa membantu memasukkan nama kakak ke seklah itu. Pengorbanan waktu,
tenaga dan biaya yang beliau rasakan saat itu pastilah menjadi beban yang berat
untuk niatnya mmemberikan pendidikan yang baik untuk kami anak anaknnya.
Begitu diterapkannya
aturan penerimaan siswa baru hanya berdasarkan NEM, segalanya terlihat lebih
sedrhana. Mulai kakak nomer dua sampai si bungsu keluarga kami bisa sekolah di
sekolah terbaik di kota Singaraja dan Tabanan. Kebetulan nilai ujian kami (NEM)
termasuk yang terbaik di sekolah dan masih bisa bersaing untuk mencari sekolah
favorit di kota.
Seandainya bapak saya
masih hidup. Dan kepadanya ditanyakan pendapat tentang sistem pendidikan yang
hendak terapkan oleh menteri Nadiem. Barangkali bisa saya bayangkan jawaban
beliau akan seperti ini, " Jangan repot repot mengubah sesuatu yang sudah
terbukti baik dan berpihak pada rakyat kecil, tinggal lanjutkan program pak
Nugroho, lengkapi kekurangannya, sesuaikan dengan perkembangan zaman dan
kemajuan teknologi "
Pada konteks ini kata
kata sakti Bung Karno seperti mendapat pembenarannya kembali. JASMERAH, jangan
sekali sekali melupakan sejarah. Bagaimanpun situasinya sejarah selalu aktual. [T]
