Marty
Baron, editor baru di Boston Globe bertemu dengan seorang kardinal. Pertemuan
itu merupakan undangan dari sang pemimpin gereja.
Salah
satu percakapan yang menarik dari pertemuan ini adalah keduanya berbicang soal
kegiatan jurnalistik. Kardinal mengajak Marty Baron menjalin kerjasama untuk
mengembangkan Kota Boston. Tapi, sayangnya, permintaan itu bertepuk sebelah
tangan.
Marty
mengatakan, akan lebih baik jika pers menjalankan fungsinya secara independen.
Plot ini merupakan bagian dari film Spootlight.
Tayangan
tadi rasanya mewakili persitiwa wajib dari seorang wartawan. Dunia pers banyak
berubah sejak era sebelum kemerdekaan hingga kini pada era milenial.
Beberapa
waktu lalu saya berkesempatan menjadi pembicara dalam diklat jurnalistik yang
diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia
(KMHDI) di Mataram, Lombok.
Saya
memberikan materi jurnalistik dasar. Isinya membahas seputar membuat judul,
membuat lead atau kepala berita dan elemen berita. Sederhana.
Namun,
sebelum memberikan materi ini, saya menanyakan pada peserta siapa yang memiliki
keinginan menjadi seorang jurnalis. Ternyata dari 40 orang peserta diklat,
hanya 17 orang yang memiliki hasrat menjadi kuli tinta.
Lantas,
saya bertanya lagi, apa yang membuat peserta yang masih berstatus mahasiswa ini
berminat menjadi jurnalis, jawabnnya beragam. Ada yang mengatakan tertarik pada
dunia kewartawanan, ada yang penasaran dengan pekerjaan wartawan dan paling
banyak karena pekerjaan wartawan dinilai bebas dan bisa berjalan pada rel
idealisme mereka.
Alasan
terakhir ini juga saya alami ketika baru mencoba-coba menjadi wartawan. Apalagi
saat masih kuliah saya kerap nongkrong bareng dengan rekan pers mahasiswa.
Kumpul untuk diskusi lebih tepatnya.
Singkat cerita, saya sampaikan kepada para mahasiwa ini bayangan mereka tentang dunia jurnalistik tidak sepenuhnya benar. Tiap tahun pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei turun ke jalan bersama buruh pabrik berteriak meminta kenaikan upah. Tapi, mungkin masih ada jurnalis yang menganggap pekerjaan ini bisa mengangkat derajatnya karena bisa dekat dengan pejabat.
Saya tekankan pada para mahasiswa ini agar menghindari sikap yang demikian. Karena kelak ketika benar mereka menjadi jurnalis, akan muncul sikap sombong. Sombong, karena merasa bangga dekat dengan pejabat tapi, isi dompet pas-pasan.
Selain persoalan upah, hal lain yang menjadi tantangan seorang wartawan saat ini adalah harus cepat. Kecepatan diperlukan untuk mengimbangi media sosial. Pengalaman saya bekerja dengan sistem model ini adalah kelelahan secara fisik dan pikiran. Secara fisik karena harus menatap layar gawai yang kecil, lelah pikirian yang harus mengimbangi kecepatan media sosial.
Saya
juga menyampaikan jika ada ruang redaksi dengan kebijakannya. Saya menyebut ini
politik redaksi. Politik redaksi bisa menjadi sangat kejam
bagi para wartawan muda, apalagi yang mengusung semangat idealis dan kebebasan.
Saya
menceritakan pengalaman saat mulai menjadi wartawan. Ada kebijakan di tempat
saya bekerja tidak boleh membuat berita yang menyinggung pemerintah. Kebijakan
ini lantaran, akan ada acara dari kantor tempat saya bekerja dan sepenuhnya
dibantu oleh pemerintah daerah ini.
Saya
cukup syok mengetahui hal ini. Meski akhirnya tidak begitu lama bekerja di
tempat tersebut. Belum lagi ada cerita dari seorang teman
wartawan. Ia menyebutkan, harus rajin mengunggah berita yang dihasilkan dari
tempatnya bekerja pada media sosial pribadinya.
Menurut
kawan saya ini, hal tersebut tidak masuk akal. Ia menilai media sosialnya
mutlak adalah miliknya sendiri. Saya juga menilai seperti itu. Unggahan
di media sosial secara masif dilakukan oleh perusahaan media agar klikbait
sehingga menaikkan peringkat di Google sehingga mendapatkan uang lebih banyak.
Singkatnya, lebih banyak klik, lebih banyak uang.
Selain cerita dari saya, para peserta juga ada yang mengungkapkan unek-uneknya melihat dunia jurnalistik. Ada yang menarik, lebih tepatnya saya ingat.Ada yang mengeluh dengan prilaku wartawan yang melakukan tindak pemerasan. Cerita ini saya dapat dari mahasiswi yang berasal dari Lampung.
Ia menyebutkan, ada segerombolan wartawan atau lebih tepatnya mengaku wartawan merusak jalan desa yang baru diaspal. Lantas kerusakan tersebut mereka foto. Para pengaku wartawan ini kemudian mendatangi rumah warga atau pengurus desa dan mengancam akan menayangkan foto tersebut jika mereka tidak diberikan uang.
Ini
kriminal, kata saya. Saya menyarankan agar warga mendapatkan pengetahuan yang
benar tentang pekerjaan wartawan. Ajak organisasi wartawan semisal, Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) atau Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Saya
berpesan kepada peserta diklat jurnalistik ini agar lebih menimbang-nimbang
lebih dalam keinginan berkarir sebagai wartawan. Pilihlah tempat bekerja yang
bisa memberikan penghasilan memadai dan bisa membuat berkembang secara karya
jurnalistik.
Selain
itu, pekerjaan wartawan bisa dilakoni dengan baik dan mumpuni, jika anda
memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang bagus. Dalam artian bisa
menunjang pekerjaan anda.
Sehingga
saat melakoni pekerjaan wartawan, ada tidak akan tergoda oleh bujuk rayu
imbalan di luar hak anda. Simpelnya saya menyebut amplop, atau ajakan untuk
kompromi seperti yang dialami oleh Marty Baron.
Soal
amplop ini, saya kira aliansi atau perkumpulan pers hingga pemerintah di
Indonesia belum memiliki solusinya. Percayalah.
Jadi,
untuk siapa sebenarnya peringatan Hari Pers Nasional?
Ketika
persoalan menjadi jurnalis mulai dari upah hingga beban kerja yang tidak
selesai dibahas, atau itu-itu saja.
Kapan basa-basi ini berakhir? [T]
