Apa
respon Anda jika ditanya “Pidan lakar ke Bali (kapan akan pergi ke Bali)?” Padahal,
Anda berada di wilayah Bali. Anda mungkin bingung dan berpikir itu lucu, bukan?
Akan tetapi, bagi masyarakat Nusa Penida (NP) pertanyaan itu sudah biasa
diucapkan dari dulu hingga sekarang. Mereka merujuk nama Bali pada wilayah Bali
daratan. Tidak terhitung atau tidak berlaku bagi Pulau Nusa Penida (Lembongan,
Ceningan, dan Nusa Penida). Terus, NP masuk wilayah mana?
Ketika belum sekolah,
saya tidak mempersoalan kasus ini. Gara-gara saya belajar IPS waktu SD (kira-kira)
kelas VI, ditambah belajar geografi waktu SMP-SMA, saya menjadi bingung. Apa
gerangan yang menyebabkan orang NP (terutama generasi tua) bertanya demikian.
Kesombongan akademik
saya langsung muncul. Ya, mungkin karena banyak generasi tua di tempat saya (dulu)
tidak mengenyam pendidikan. Pastilah mereka kurang mengerti tentang ilmu
geografi khususnya masalah peta wilayah Bali. Begitu, kira-kira kesimpulan awal
saya.
Akan tetapi, meskipun
saya memiliki kesadaran geografi, tetap saja saya ikut-ikutan latah mengucapkan
“ke Bali” jika balik ke rantauan (Gianyar). Seolah-olah saya sudah terkena
latah yang amat akut. Sampai sekarang pun, otak bawah sadar saya merujuk Bali
pada wilayah daratan di luar Pulau NP. Entah apa yang merasuki saya?
Pokoknya otomatis.
Setiap saya pulang kampung dan akan balik ke rantuan, saya menyebutnya “ke Bali”.
Saya tidak peduli, apakah konsep geografinya benar atau salah. Namun, begitulah
jawaban paling simpel. Jawaban yang diulang secara turun-temurun. Ya, ke Bali. Entah
ke Klungkung daratan, Gianyar, Denpasar dan lain-lainnya.
Namun, seiring dengan
perkembangan zaman, pendidikan masyarakat NP terus mengalami peningkatan.
Banyak generasi mudanya sudah mulai melek geografi. Pada konteks inilah, saya
kadang-kadang merasa malu menyebut kata “ke Bali”. Di samping takut dosa, saya
juga takut dicap kolot oleh generasi milenial. Maklumlah, anak-anak milenial
kan terkenal dengan keberanian dan kekritisannya. Takutnya, saya dianggap sengaja
menciptakan kesalahan (geografi) melegenda pada regenerasi NP. Menjadi dosa, kan?
Selain itu, saya semestinya
malu ikut-ikutan dengan generasi tua. Masak sudah tamat kuliah (sarjana
lagi), tetapi kok tidak bisa menjadi
teladan “bergeografi” yang baik. Nanti, pasti ilmu geografi saya akan digugat.
Wah, celakalah saya!
Karena itu, saya
berusaha (kadang-kadang) meluruskan kekeliruan geografi itu dengan kata
“ngajanan”. Kata “ngajanan” berasal dari kata “kaja” (utara). Karena posisi
geografi NP berada di sebelah selatan (agak tenggara) dari Bali daratan. Kata
ini kurang begitu laku (tidak populer). Masih metaksu (sreg, berwibawa)
menggunakan kata “ke Bali”.
Biasalah. Mungkin
karena belum terbiasa. Butuh waktu dan perjuangan lebih untuk mempopulerkan
kata “ngajanan”. Suatu saat, pasti generasi milenial akan memperbaiki
kekeliruan geografi tersebut dengan kata “ngajanan”. Eh, rupanya saya keliru!
Anak-anak milenial di lingkungan saya justru masih nyaman menggunakan kata “ke
Bali” daripada “ngajanan”.
Lalu, otak saya bekerja
seperti seorang profesor. Pura-pura berpikir keras untuk mencari jawaban,
kenapa generasi milenial NP ketularan nyaman menggunakan kata “ke Bali”. Pertama,
mungkin generasi milenial ikut arus. Pasalnya, dukungan lingkungan “ngajanan”
masih terlalu sedikit. Sebaliknya, dukungan “ke Bali” masih kuat.
Kedua, mungkin kata
“ke Bali” sangat simpel. Kata ini dapat merujuk kota atau desa yang berada di
Bali daratan. Tak perlu harus detail tahu tentang nama kota atau desanya.
“Kapan kamu balik ke Denpasar?” Eh, ternyata orang yang ditanya tinggalnya di
Ubud. Malu, kan? Namun, jika kita bertanya kapan ke Bali. Maka, di daerah
manapun di Bali daratan ia tinggal, pertanyaan itu bisa mewakili. Hemat dan tidak
boros. Cukup mengatakan “ke Bali”, maka seluruh wilayah Bali daratan dapat
terjangkau. Kayak iklan telkom, saja!
Bisa jadi faktor inilah
yang menjadi pertimbangan leluhur NP dulu nyaman menggunakan kata “ke Bali”.
Sekali lagi, mungkin saja. Akan tetapi, namanya seorang profesor, saya tetap
saja tidak puas dengan asumsi tersebut.
Kalau memang karena
faktor efisiensi, kenapa harus menggunakan kata “ke Bali”. Bukankah ada kata-kata
alternatif yang sebenarnya dapat digunakan untuk menghindari kekeliruan geografi
tersebut. “Ngajanan” salah satunya. Dilihat dari suku katanya sama, kan?
Terdiri atas 3 suku kata. Pengucapannya juga sama-sama mudah. Lalu, kenapa
harus menggunakan kata “ke Bali”? Bukankah itu terlalu arogan? Berani-beraninya
tidak menyebut diri (NP) sebagai bagian dari Bali?
Kira-kira begitulah
hantu-hantu pertanyaan yang berseliweran di kepala saya. Hantu yang membuat
saya sering menjadi galau. Akhirnya, iseng-isenglah saya membuka google. Saya
mencoba mencari histori tentang NP. Siapa tahu histori-histori yang saya baca
menyimpan jawaban atas hantu-hantu pertanyaan tadi.
Saya mulai membaca
pelan-pelan dan pura-pura intensif. Sampailah saya pada informasi bahwa dalam sebuah
prasasti batu bertahun saka 835 (913 M) yang ditemukan di desa Blanjong, NP konon
menjadi wilayah kekuasaan Dinasti Warmadewa pimpinan Raja Sri Wira Kesari
Warmadewa. Kemudian, sejarawan Ida Bagus Sidemen mempertegas bahwa Kesari
Warmadewa menggunakan NP sebagai simbol kemenangan atas musuhnya di Gurun–diyakini
para ahli sebagai Lombok–yang tengah berkonflik dengan Bali (https://historia.id).
Lebih lanjut, sumber ini
menjelaskan bahwa orang-orang dari Lombok (dulu) pernah membangun sebuah
pemerintahan di NP. Namun, dapat ditundukan oleh Bali. Lalu, Bali segera menunjuk
orang-orangnya menempati pemerintahan di NP. Digunakanlah pulau ini sebagai
salah satu basis perdagangan daerah Bali hingga berlanjut pada abad ke-11. Salah
satu bandar di Bali yang melayani pelayaran antara Bali dengan NP adalah Bandar
Ujung di Desa Ujung Hayang, Karangasem.
Wah, saya semakin penasaran! Saya
melanjutkan membaca pada paragraf berikutnya. Ketemulah saya dengan Prasasti
Bali. Konon, dalam transkripsi Prasasti
Baliyang diterbitkan Lembaga Bahasa dan Budaya Universitas
Indonesia ini terdapat informasi yang menyebutkan bahwa hingga dekade pertama
abad ke-17, NP tetap menjadi penyangga perdagangan kerajaan-kerajaan di Bali.
Namun, ketika Bali dikuasai
dinasti Kresna Kepakisan (abad ke-14), para penguasa NP mulai menunjukkan
itikad memerdekakan diri. Beberapa sumber lokal (misalnya Lontar Sawangan)
menyebutkan bahwa NP sempat mendirikan negeri merdeka pada permulaan abad
ke-16. Di bawah pimpinan Ratu Sawang, NP membangun pusat pemerintahan di Bukit
Mundi.
Mendengar kabar tersebut, Dalem
Waturenggong mengirim pasukannya untuk menyerang Ratu Sawang. Dikomandoi Dukut
Petak, laskar Bali berhasil menaklukan NP. Namun, pada pertengahan abad ke-17,
NP kembali bergolak. Di bawah pimpinan I Dewa Bungkut, NP melakukan pemberontakan.
Mereka menyerang pemerintahan Dalem Di Made asal kerajaan Gelgel Bali yang
kekuasaannya mulai goyah di NP. Pemberontakan ini gagal karena kekuatannya
masih lemah. Pasukan Ki Gusti Jelantik yang dikirim raja Bali pun dapat
menguasai kembali NP.
Membaca histori tersebut, mulai
ada titik terang di kepala saya. Jangan-jangan “ke Bali” merupakan spirit
lampau orang NP. Spirit leluhur (para tetua) yang merasa merdeka atau keinginan
kuat untuk tetap ingin merdeka, lepas dari wilayah Bali daratan.
Saya mencurigai bahwa spirit
merdeka (masa lampau) itu terlalu kuat. “Ke Bali” merupakan acuan yang jelas
kepada daerah (Bali daratan), di luar wilayah NP. Karena itulah, orang NP biasa
menyebut “ke Bali” atau “ke Nusa”. Penyebutan ini mengindikasikan secara tegas
bahwa di benak orang NP, wilayahnya sebagai satu kesatuan, terpisah dari
teritorial Bali.
Apa dasarnya mengatakan orang NP
memiliki spirit kemerdekaan yang kuat? Jawaban sederhana. Dari analisis kilasan
sejarah di atas, masyarakat NP tidak pernah menerima tulus penaklukan dari
raja-raja Bali. NP memang menjadi bagian Bali, khususnya Klungkung. Namun, ketertundukan
itu disebabkan oleh cara-cara kekerasan, melalui adu senjata dan kekuatan
pasukan. Artinya, mayarakat NP terpaksa takluk secara fisik. Akan tetapi, secara
psikis mungkin mereka tak pernah tunduk atau tak mau mengakui bahwa NP berada
dalam wilayah Bali.
Oleh karena itu, bisa jadi
“ke Bali” merupakan simbol penolakan atas ketaklukan terhadap Bali. Masyarakat
NP seolah-olah belum bisa menerima NP menjadi bagian dari (kerajaan) Bali. Masyarakat
NP ingin mengatakan kepada dunia bahwa mereka (selamanya) tidak rela menjadi
bagian dari Bali.
Begitulah, kira-kira analisis
saya. Analisis yang mungkin ngawur dan masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun,
setidaknya bisa meredam hantu-hantu pertanyaan di kepala saya. Sekali lagi, sebutan
(konsep) “ke Bali” merupakan spirit masa lampau, spirit kerajaan, dan spirit
kemerdekaan dari masyarakat NP. [T]
